Selasa, 18 February 2020

Banyak Pemilik Usaha di Medan Cemari Lingkungan


#jack, medan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST ingatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemko jangan “tidur” membiarkan pemilik usaha melakukan pencemaran lingkungan di kota Medan. Bagi pemilik usaha yang tidak mengikuti ketentuan supaya di tindak.

“BLH Medan harus tegas terhadap pelaku usaha yang tidak perduli terhadap lingkungan. Jangan ada pembiaran usaha yang tidak mengikuti aturan,” tegas Sudari ST (foto) kepada wartawan, Sabtu (8/2/2020).

Dikatakan, pihaknya mendorong BLH supaya melakukan pengawasan maksimal. Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan supaya ditindak tegas. “Kita (red-DPRD) Medan mendukung penuh kinerja BLH dan sama sama memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sehingga kota Medan benar benar bersih bebas limbah dan pencemaran lingkungan,” ujar Sudari asal politisi PAN itu.

Sebelumnya, Sudari mengaku telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak restoran Sari Laut Nelayan terkait Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dimana, pemilik restoran tersebut diwarning agar memperbaiki IPAL. Bila belum diperbaiki, DPRD akan merekomendasi supaya pemilik diberikan sanksi tegas.

“Kami beri waktu 2 bulan untuk memperbaikinya. Setelah itu, kami akan datang lagi untuk mengeceknya apakah sudah sesuai dengan aturan. Jika terbukti belum akan diberikan sanksi,” ujar Sudari mengulang perkataan Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Aulia Rachman, dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen Restoran Sari Laut Nelayan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan BPJS Tenaga Kerja, di gedung dewan, Selasa (4/2/2020).

Disebutkan, saat itu Aulia mengatakan, apa yang disampaikan pihak manajemen restoran bukanlah IPAL, melainkan hanya filter agar sampah tidak masuk ke selokan. “Tapi, air dan minyak tetap masuk kedalam selokan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis, mengatakan pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Restoran Sari Laut Nelayan untuk membenahi Ipal-nya serta tidak memperjualbelikan minyak hasil olahan.

“Kalau mau diperjualbelikan, itu harus memakai pihak ketiga, apakah ini sudah dilakukan. Kalau tidak, itu pidana, ancaman hukum 3 tahun dan denda Rp3-5 miliar,” sebut Armansyah.

Sebelumnya pihak manajemen Sari Laut Nelayan, Kisti, menyampaikan pihaknya telah melakukan pengolahan limbah, dengan melakukan pemisahan sampah dengan minyak dan air.

“Minyak hasil olahan dan minyak yang bercampur air kami ambil secara manual dan dikumpulkan. Itu ada yang mengambilnya,” katanya. ***