Selasa, 21 May 2019

Bahas Permasalahan Revitalisasi Pasar Timah

RDP Pemko Medan dan DPRD Sumut Ricuh


#jack, medan

Rapat dengar pendapat Komisi A DPRDSU dengan pengembang revitalisasi Pasar Timah dan Pemko Medan nyaris ricuh, Selasa (12/3/2019). Kabag Perekonomian Pemko Medan, Nasib keluar dari ruang rapat, sementara anggota dewan dan pengembang terlibat debat. DPRDSU menyesalkan tindakan tersebut yang dinilai tidak menghormati tatib rapat.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Komisi A Hanafiah Harahap dihadiri anggota Brilian Moktar, Ikrimah Hamidi dan lainnya. Kabag Perekonomian Pemko Medan, Nasib mempertanyakan agenda rapat dan merasa tidak harus mengikuti rapat tersebut, mendengar itu Hanafiah meminta Nasib untuk meninggalkan ruangan jika memang tidak bersedia. Ia pun langsung ke luar ruangan sambil mendebat anggota dewan mengenai agenda rapat yang digelar tersebut. sempat terjadi cekcok antara perwakilan Pemko Medan dan legislatif beserta staf hingga dipisahkan oleh petugas keamanan.

Rapat kemudian dilanjutkan dan dipimpin Brilian Moktar membahas persoalan Pasar Timah yang tak kunjung selesai. Menurutnya, sudah lima tahun pedagang menunggu nasibnya terhadap keberlanjutan revitalisasi Pasar Timah tersebut.

“Memang DPRD Medan yang berkompeten untuk ini, tapi sudah lima tahun tak juga selesai dan ada surat masuk ke kita (DPRDSU) maka harus kita tindaklanjuti. Kita gelar RDP untuk mendengarkan dan agar kita selesaikan secara kelembagaan. Saya katakana tidak ada UU yang melarang DPRD Provinsi memanggil Walikota Medan dalam kasus ini,” kata Brilian. 
tindakan Kabag Perekonomian Pemko Medan tersebut, dinilainya tidak menghormati tata tertib rapat. Sebagai ASN, lanjut Brilian, Nasib menunjukkan etika yang tidak baik. Dalam rapat tersebut juga hadir, Dinas Perhubungan Kota Medan. Perwakilan Dishum menyampaiman proyek tersebut belum memiliki amdal lalin namun sudah memiliki survei kelayakan. 
“Menyangkut Surat Walikota Medan, sampai hari ini belum ada izin prinsip, Amdal lalin dan Amdal, tapi sudah keluar IMB. Kita ingin membuktikan bahwa izin prinsip itu tidak ada,” tambahnya.

Namun pengembang pasar, Sumandi Kusuma yang turut hadir dalam rapat tersebut mengaku pihaknya sudah memiliki Amdal . Ia juga menuding Brilian Moktar yang memprovokasi warga hingga pembangunan terhambat.

“Sebagai legislatif harusnya jembatani. Tanah itu saya sewa hanya untuk psementara, sudah terteta dalam izin prinsip, investor harus menyediakan tempat penampungan sementara. Kenapa bangunan sementara itu diperdebatkan seolah-olah kita membangun permanen? Itu hanya sementara, kalau sudah habis waktunya bisa kita bongkar,” kata Sumandi dengan tegas dan terkesan emosional sambil beberapa kali berdiri dari kursinya dan menunjuk pimpinan rapat.

Brilian juga menyesalkan tanggapan Sumandi yang menurutnya terkesan membuat keributan. Ia juga menuding pengembang menyudutkannya secara pribadi. 
“Dengan semua data yang diperoleh, kita minta Kapolda Sumut dan Kajati Sumut untuk menindak lanjuti perkara ini sampai tuntas. Jangan sampai tidak ada kehadiran pemerintah atas kasus yang sudah lima tahun tidak selesai ini. Anjing saja menggonggong karena ada yang salah, apalagi Brilian Moktar yang manusia. Sayangnya kita tidak dapat data dari Pemko karena yang bersangkutan tidak mau ikut rapat,” jelasnya. ***