Kamis, 22 August 2019

Awasi Ketat, Jangan Sampai Masuk Mafia Kayu ke TNGL

DPRDSU Tinjau Jalan Alternatif Karo-Langkat


#jack, medan

Komisi D DPRD Sumut, Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut dan Bupati/Waki Bupati Karo meninjau proyek pembangunan jalan alternatif jurusan Karo – Langkat berbiaya Rp14,5 miliar dari APBD Sumut TA 2018, guna memastikan apakah proyek tersebut sudah rampung 100 persen sehingga sudah layak dilalui kendaraan roda empat, guna mengantisipasi kemacetan arus lalu-lintas jurusan Medan-Berastagi.

Peninjauan itu dipimpin  anggota Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Leonard Samosir, Dinas BMBK Sumut yang diwakili Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Binjai-Langkat Ir Moden Brutu bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana,  SH, Wakil Bupati Karo Cory Sebayang, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Karo Ir Nasib Sianturi didampingi Camat Namanteran Dwikora Sitepu, Kades (Kepala Desa) Sukanalu Sentosa Sitepu dan Kades lainnya se kecamatan tersebut, Senin (7/1/2019) di lokasi Jalan alternatif Karo-Langkat.

Dari pengamatan Tim Komisi D beserta rombongan, ujar Baskami dan Leonard, pengaspalan jalan tersebut sudah rampung sekitar 90 persen dan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat, sehingga sudah bisa mengatasi kemacetan jalan nasional jurusan Medan –Berastagi yang selama ini terus menjadi “langganan” macet setiap akhir pekan maupun hari-hari libur.

Dari fakta-fakta di lapangan, ujar Baskami dan Leonard, jalan alternatif  ini perlu segera dibangun drainase/paret, jika tidak, tentunya jalan akan cepat hancur tergerus air. “Kita berharap kepada Dinas BMBK Sumut untuk segera mengajukan anggaran pembangunan drainase tersebut ke Gubsu dan DPRD Sumut, untuk dialokasikan di P-APBD 2019 atau di APBD 2020,” tambah kedua anggota dewan ini.

Mafia Kayu

Terkait dengan perjanjian Kemenhut, Balai Besar TNGL maupun Unesco dengan Pemprovsu agar sepanjang jalan yang membelah kawasan TNGL itu harus tetap dijaga kelestarian hutan yang merupakan paru-paru dunia, Leonard meminta semua pihak terutama Dinas Kehutanan Sumut, Pemkab Karo dan Pemkab Langkat agar terus mengawasi secara ketat jangan sampai para perambah hutan oleh mafia kayu masuk membabati hasil hutan TNGL dimaksud, terutama di sepanjang jalan alternatif.

“Kita di Komisi D bersama Pemprovsu, Pemkab Karo dan Pemkab Langkat sudah “pasang badan” di Kemenhut, TNGL maupun Unesco, untuk menjamin tidak akan terjadi perambahan hutan di kawasan jalan. Jadi mari kita awasi, jangan sampai para mafia kayu membabati hutan di kawasan TNGL terutama sepanjang jalur alternatif dimaksud,” tandas Leonard. ***

Meninjau: Tim Komisi D DPRD Sumut yang dipimpin Baskami Ginting didampingi Leonard Samosir meninjau proyek pembangunan jalan alternatif Karo-Langkat bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Karo Cory Sebayang, Kepala Bappeda Karo Ir Nasib Sianturi, Camat Namanteran Dwikora Sitepu dan para Kades se kecamatan tersebut. ***