Kamis, 21 November 2019

Aneh, Kenapa Soal Interpelasi Tiba-tiba Muncul?


# oga, medan

Razman Arif Nasution, mantan pengacara Gubsu Nonaktif Gatot Pujo Nugroho menyatakan keheranannya atas munculnya persoalan interpelasi dalam pemeriksaan di KPK. “Aneh, kenapa muncul persoalan yang sama sekali tidak terkait dengan persoalan hukum yang membuat Pak Gatot ditahan KPK? Persoalannya kan suap hakim PTUN? Kenapa tiba-tiba ke interpelasi?” ujarnya, saat secara khusus diwawancarai di Hotel Polonia, Medan, Rabu lalu.

Menurutnya, KPK semestinya fokus kepada persoalan suap itu, dan kalau memang mau dikembangkan, semestinya pengembangannya ke persoalan dana Bansos, DBH, dan DBD, yang diduga menjadi motif terjadinya tindakan penyuapan. “Tapi kalau tiba-tiba ke interpelasi pula, itu apa kaitannya? Itu kan objek yang sama sekali tak terkait dengan soal penyuapan?” katanya.
Razman bahkan menegaskan, para pimpinan DPRD Sumut berhak tidak memenuhi panggilan KPK jika persoalan diusut KPK adalah interpelasi. “Apa urusannya KPK masuk ke situ? Kita desak menangani kasus Bansos, DBD, dan DBH yang memang ada keterkaitan dengan dugaan penyuapan, KPK tak mau. Tapi ini diurusinya pula soal lain. Kan aneh?” katanya.
Razman mengingatkan seluruh warga, jangan karena yang memanggil KPK semua langsung tergesa-gesa datang, ketakutan duluan. “Kita berhak bertanya, memperjelas. Para pimpinan DPRD Sumut berhak tahu, apa urusannya dipanggil. Mereka juga berhak meminta penundaan,” katanya.
Dalam wawancara tersebut, Razman berkali-kali menegaskan tidak ada kaitan antara persoalan suap hakim PTUN, yang membuat Gatot dijadikan tersangka dan ditahan, dengan soal interpelasi.
Ketika ketika didesak kalau persoalan interpelasi itu berkembang dari “nyanyian” mantan kliennya sewaktu diperiksa KPK, Razman mengaku tidak mau menduga-duga. “Namun yang bisa saya sarankan kepada Pak Gatot, ini murni sebagai teman, bijaklah dalam menyampaikan keterangan. Jangan memperlebar persoalan yang pada akhirnya hanya akan mempersulit dirinya sendiri. Fokus kepada pasal yang dikenakan saja,” ujarnya.
Razman juga tidak mau berspekulasi bahwa penggeledahan di kantor DPRD Sumut berawal dari keterangan Gatot kepada penyidik. “Yang kita dengar, KPK menyebut penggeledahan itu terkait soal suap PTUN dan Bansos. Kita senang dengan pernyataan itu, karena itu berarti KPK mau menggali akar persoalan suap PTUN, seperti pernah kita minta. Tetapi jika ternyata yang mereka cari adalah berkas soal interpelasi, ya apa namanya itu?” ujarnya sembari tersenyum.
Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan dokumen yang disita penyidik dari penggeledahan di DPRD Sumut berkaitan dana bantuan sosial Provinsi Sumut. Begitu pula hasil sitaan yang didapatkan penyidik KPK dari penggeledahan di tiga kantor dinas di Pemprovsu. “Ada sebanyak empat kardus dokumen yang disita dari sana," ujar Priharsa di Jakarta, Jumat (14/8) lalu.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho benarkan adanya penanganan kasus mengenai hak interpelasi yang dilakukan DPRD Provinsi Sumut terhadapnya. Dia mengakui hal itu usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/9).
Berdasarkan informasi, saat ini penyidik KPK telah melakukan pengembangan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan. Dengan berpijak pada kasus tersebut, penyidik lembaga antirasuah menemukan adanya indikasi suap saat hak interpelasi DPRD Sumut terhadap Gubernur Gatot.
Hal itulah yang dikonfirmasi ke Gatot, yang kemudian diakuinya. “Saya diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk interpelasi,” jelas Gatot.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun membenarkan adanya masalah ketika pengajuan hak interpelasi itu. Namun demikian, dia enggan menjelaskan apa permasalahan yang timbul. “Ya ada beberapa permasalahan,” bebernya.

Sebelumnya Indriyanto pun sempat mengungkapkan adanya keterlibatan DPRD Sumut dalam kasus suap Gubernur Gatot. Hal itu dia katakan pasca KPK menggeledah kantor DPRD Sumut. “Iya, kan (penggeledahan kantor DPRD Sumut) ini bagian dari pengembangan OTT yang melibatkan saat itu anggota DPRD setempat,” beber Indriyanto. ***