Jumat, 20 October 2017

Amandemen UUD’45 Condong Berpihak ke Liberalisme


#jack, medan

Terkesan liberalisme, individualisme dan pragmatisme, hasil amandemen UUD 1945 pada era reformasi itu, kini perlu ditinjau ulang kembali. Bahkan sebaiknya kembalikan kepada U.U.D 1945 sebelum amandemen.

Demikian anggota DPR-RI, Muhammad Syafi’i akrab disapa Romo ketika menyampaikan sosialisi 4 Pilar Kebangsaan kepada Relawan Bela Bangsa Sumatera Utara, kemarin.

Sosiliasi dipandu moderator Ihsan Gurning dan pendamping Ir Tosim Gurning dihadiri ratusan peserta tersebut juga membahas pertanyaan peserta seputar ancaman terjadinya perpecahan keutuhan NKRI.

Romo mengaku,ancaman disintegrasi yang paling potensial adalah terjadinya upaya mengkerdilkan peran ummat Islam terutama ulama Islam dengan tudingan Radikalisme, Terorisme, yang cenderung diarahkan kepada ummat Islam di Indonesia.

Hal ini makin jelas terindikasi, jelas Romo yang juga anggota Komisi III DPR RI, karena ternyata kekuatan asing dan luar yang bernaluri dan berhasrat untuk menguasai sumber-sumber daya alam Indonesia yang kaya raya sangat sulit dikuasai, bila ummat Islam sulit dikendalikan.  “Sebab dalam ajaran Islam ada spirit cinta kepada negara dan semangat perjuangan untuk belah tanah air,”kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 1 ini.

Untuk itu, Romo mengajak rakyat untuk senantiasa berpegang teguh dan konsisten melaksanakan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. “Khususnya nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, dan nilai-nilai kebersamaan gotong royong yang akhir-akhir ini tergerus dengan nilai-nilai individualisme, pragmatisme yang lebih condong kepada nilai-nilai barat yang berdasarkan liberalism dan kapitalisme,”ujarnya.

Sebab, lanjut Romo, Pancasila merupakan upaya luhur para pendiri bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur Bangas Indonesia yang dijadikan konsensus bersama untuk kehidupan Berbangsa dan Bernegara. “Karena landasanya adalah Konsensus dan Kebersamaan memperjuangkan dan mempertahankan NKRI,”katanya.

Lebihlanjut Romo juga memaparkan soal TAP MPRS XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, yang masih ada dan berlaku sampai sekarang menjadi acuan pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menolak ajaran Komunis dan Partai Komunis Indonesia sebagai Partai terlarang. “Karena telah terbukti beberapakali melakukan penghianatan terhadap Negara dan Bangsa Indonesia, dan pada tahun 1965 telah membunuh rakyat dan para Jenderal Pahlawan Revolusi dan dianiaya dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh,”sebutnya. ***