Selasa, 7 July 2020

Akibat Tidak Dilakukan Sosialisasi dengan Benar

Milyaran Rupiah Anggaran Pajak dan Retribusi Mubazir


# soraya, medan

Sedikitnya milyaran rupiah dana sosialisasi pajak dan retribusi daerah dari APBD Sumut tahun 2016 tidak terpakai dan terkesan mubazir “nongkrong” di Dispendasu. Seharusnya dana tersebut tidak mubazir bila kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan secara profesional di kabupaten/kota, terutama untuk mendongkrak penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Demikian anggota Komisi C, DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Selasa (30/8/2016) melalui telpon selularnya, terkait upaya peningkatan PAD bagi pembangunan Sumatera Utara.

Menurut Fauzi laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis enam bulan berikutnya yang diserahkan Pemprovsu melalui TAPD kepada DPRD SU, ditemukan anggaran sosialisasi pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 7.480.830.000,-.

"Saya lihat di buku laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis enam bulan berikutnya yang diserahkan Pemprovsu melalui TAPD kepada DPRD SU, ditemukan anggaran sosialisasi pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 7.480.830.000,-, namun, dilaporkan bahwa untuk realisasi semester pertama hanya baru Rp 99.000.000,-,” ujanya.

Hal ini, lanjutnya, bahwa satu tindakan yang buruk dan melemahkan terjadi. Disaat kita berupaya agar masyarakat mau dan gemar membayar pajak, maka, namun kenyataannya langkah mulia itu tidak menjadi motivasi kepada masyarakat.Faktanya, sudah lebih enam bulan APBD berjalan, namun, anggaran sosialisasi ini masih bersisa sebesar 7,38 milyar rupiah," kata anggota Badan Anggaran itu.

Anggota dewan dari Dapil Binjai Langkat ini sangat prihatin, seharusnya kegiatan sosialisasi menjadi prioritas setelah kegiatan pemungutan yang gencar dilakukan oleh Dispenda Pemprovsu. Karena, dengan kegiatan sosialisasi kita bisa menaruh harapan terhadap kesadaran yang lebih baik bagi wajib pajak untuk mau membayar pajak ke Dispenda Pemprovsu, diantaranya, pajak kendaraan bermotor (PKB/BBNKB) dan pajak air permukaan (APU).

Politisi Partai Demokrat itu mengemukan keheranannya melihat data realisasi semester pertama yang dilaporkan Pemprovsu pada judul kegiatan sosialisasi pajak dan retribusi daerah yang masih sangat minim realisasinya.

"Kalau sosialisasi dilakukan di akhir tahun, itu namanya sosialisasi abal-abal dan lebih baik tak usah dikerjakan, nanti bisa menjadi temuan. Saya akan sampaikan hal ini kepada pimpinan komisi C DPRD SU, agar meminta data kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dispenda Pemprovsu kepada masyarakat, seharusnya input dan output nya seimbang. Apa tolok ukurnya mengindentifikasi profesionalisme pengelolaannya, bila kegiatannya saama sekali tidak dilaksanakan," kata Muhri Fauzi Hafiz, menutup selulernya. ***