Kamis, 15 November 2018

Akibat Tidak Cerminkan Visi Misi Guernur

Banggar PDIP Walk Out dari Pembahasan KUA-PPAS


#jack, medan

Akibat dinilai tidak berpihak dengan vsi misi Gubernur Sumatera Utara (GUBSU) Anggota  Badan Anggaran (Banggar) Fraksi PDIP DPRD Sumut melakukan aksi Walk Out (WO) saat pembahasan KUA-PPAS R-APBD TA 2019, Rabu (7/11/2018), di aula gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.

Tindakan WO itu diperjelas ketua Fraksi PDI Perjuangan, Baskami Ginting saat memberikan keterangan pers bersama 7 anggota Banggar yakni, Sarma Hutajulu, Sutrisno Pangaribuan, Brilian Mokhtar, Wasner Sianturi, Jantoguh Damanik, Siti Aminah Perangin-angin dan Ruben Tarigan.

Menurut mereka aksi WO dilakukan karena dalam pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Sabrina tidak memenuhi visi misi Gubsu, Edy Ramayadi yang baru memenangkan Pilkada. “Sejak awal kami telah menemukan kejanggal dalam dokumen KUA-PPAS yang ditandatangi pada (27/8/2018) lalu dan hal ini selalu kita pertanyakan didalam rapat Banggar dengan memberikan penjelasan jika didalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 menerangkan bahwa dalam penyusunan R-APBD, memperhatikan visi misi dan program kerja kepala daerah, bagi kami visi-misi dan program kerja ini harus termaktub,” ujar Sarma Hutajulu. Dijelaskannya, dokumen KUA-PPAS diminta yang disajikan seharusnya tidak berubah. Permintaan Fraksi PDIP tidak terealisasi dan tidak ada perubahan dokumen. Pada rapat Banggar selanjutnya. Bahkan Sekda memastikan akan memperbaiki buku KUA-PPAS, akan tetapi sampai sore ini rapat digelar, buku KUA-PPAS tida diperbaiki.

Selain itu, Sutrisno Pangaribuan pihaknya menyoroti beberap hal yakni terkait anggaran tambahan sebesar Rp1,4 Triliun yang kemungkinan didapat dari Pajak Air Permukaan Inalum yang telah dimenangkan oleh pemprovsu di Pengadilan Pajak beberapa waktu lalu.

“Untuk hal ini, kita bersepakat agar dimasukkan dalam item pendapatan dengan membuat tanda bintang dengan konsekuen bahwa dana tersebut belum dipastikan,” ujarnya.

Fraksi PDIP juga menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas didalam rapat Banggar yang dinilai menyepelekan penyusunan anggaran. Pasalnya, ada beberapa dinas yang pagu anggarannya ditambah sekaligus mempertanyakan kemana saja anggaran itu dialokasikan.

“Kita minta sama Sekda untuk memanggil Kadis yang bersangkutan, namun jawaban dari Wakil DPRD Sumut Aduhot Simamora mengatakan bahwa TAPD sudah mewakili. Namun bagi kamilebih baik menghadirkan kepala dinas di rapa Banggar ketimbang di sidang paripurna. Karena kita lebih leluasa menderkan penjelasan kadis yang bersangkutan dalam menjelaskan alokasi anggaran yang akan digunakan nantinya,” cetusnya.

“Kami memilih untuk keluar dari rapat Banggar sebagai bentuk ketidaksepakatan. Akan kami sampaikan sikap kami di Rapat Paripurna. Kita menghargai kemenangan Edy Rahmayadi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) lalu, walaupun kemarin kita berkompetisi. Bagi Fraksi PDIP, Sumut Bermartabat berarti memanusiakan manusia, itu yang belum ditemukan dalam kebijakan anggaran. Keberpihakan anggaran belum berpihak sepenuhnya pada rakyat, kebutuhan rakyat utamanya infrastruktur jalan, masih banyak rakyat yang disetarakan dengan lembu, dengan membiarkan jalan seperti kubangan. Bagi kami itu tidak bermartabat,” kata Ruben.

Selain itu juga, lanjut Ruben, bantuan keuangan provinsi (BKP) untuk kabupaten/kota juga tidak terakomodasi. Padahal pembangunan daerah lebih dipahami oleh pemkab. Pemprovsu dituding seolah-olah bisa menjangkau seluruh Sumut dengan mengabaikan bantuan ke daerah.

Sementara, Wasner menyebutkan DPRD punya hak penganggaran (budgeting) bukan semata-mata lembaga stempel.  Dalam rapat tersebut, pembahasan anggaran Per OPD juga tidak dihadiri Kadis yang bersangkutan.

“Kritik Fraksi PDI Perjuangan untuk memperbaiki kinerja Pemprovsu. Bukan semata-mata sebagai oposisi,” ketusnya.

Sarma Hutajulu menambahkan, acuan penyusunan RAPBD tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Permendagri 38/2018. Sarma menuding bahwa gubernur terpilih gagal melakukan koordinasi dengan TAPD dan OPD.

Selain itu, lanjut Sarma, dirinya menilail bahwa gubenur menganggap anggaran tersebut miliknya, sehingga bebas dirancang sendiri. Padahal, hak Budgeting ada di DPRD Sumut dengan teknis di Pemprovsu.

“Harus diperbaiki sesuai Permendagri 38 Tahun 2018 dan memuat visi misi gubenur serta RKPD. Kita minta dipenuhi dulu itu, kita juga melihat program gubernur dalam KUA PPAS ini, prioritasnya mengurangi kesenjangan dan membuka konektivitas, tapi faktanya harus mengakomodasi BKP, harusnya kita bantu kabupaten/kota yang membutuhkan dalam rangka membangun daerahnya, itu yang tidak kita lihat dalam rancangan ini,” jelasnya.

Sarma juga menganggap bahwa TAPD tidak sungguh-sungguh dalam menyajikan data kepada Banggar. Transparansi dalam pembahsan anggaran kurang sehingga tidak bisa membhasa dengan betul dan baik. Apakah apbd ini sudha berpihak apda rakyat atau tidak.

Sekda Provsu Sabrina membenarkan BKP tidak diakomodasi dalam R-APBD 2019. Pihaknua fokus untuk menjalankan program prioritas Pemprovsu serta membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH). “Terkait ada pembahasan yang cukup alot, itu biasa dalam lembaga politik. Mungkin ada yang belum sepaham antara kita dengan mereka,” jawabnua singkat. ***