Minggu, 12 July 2020

Agar Tidak Memberatkan Anggaran dan Terbuang Sia-sia

Parlinsyah: Gubsu Harus Likuidasi BUMD Menjadi Beban


# jams, medan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Parlinsyah Harahap mendesak Gubsu HT Erry Nuradi segera melikuidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini merugi dan menjadi beban anggaran keuangan Pempovsu. Hal ini penting agar keuangan Pemprovsu tidak 'terbuang' sia-sia'.

"BUMD yang sering menjadi beban anggaran keuangan harus benar-benar menjadi perhatian Pemprovsu. Langkah terbaik yang harus segera dilakukan Gubsu HT Erry Nuradi yakni melikuidasi BUMD tersebut," kata  Parlinsyah Harahap kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna dewan dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2015.

Parlinsyah mengatakan perlunya pemprovsu segera melikuidasi BUMD yang terus merugi tersebut berdasarkan catatan keuangan beberapa BUMD Sumut yang disampaikan dalam LKPD APBD tahun 2015, diketahui belum maksimalnya posisi keuangan beberapa BUMD tersebut. Seperti PT Aneka Industri dan Jasa dan PT Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan PD Perhotelan yang terus menggantungkan kinerja keuangannya pada dana penyertaan modal baik dari pemerintah.

"Untuk apalah banyak BUMD jika terus merugi dan membebani keuangan daerah yang bersumber dari rakyat. Seperti sistem perusahaan, jika ada satu perusahaan yang tidak Menguntungkan maka perusahaan itu segera ditutup," kata politisi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, Parlinsyah kembali menegaskan BUMD yang tidak memberikan kontribusi PAD secara optimal tersebut agar dilikuidasi berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat 1 dan Permendagri 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017. "Kita minta agar upaya upaya tersebut dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 yang akan datang," katanya. 

Sementara Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Hasban Ritonga pada paripurna sebelumnya mengatakan pihaknya akan melakukan kajian apa yang terbaik untuk BUMD-BUMD tersebut. Sebab tiap BUMD memiliki permasalahan yang berbeda. PDAM Tirtanadi misalnya, target capaian cakupan 80 persen pada 2017, sehingga bila itu tercapai maka tidak ada persoalan lagi.

Sementara untuk PT AIJ menurut Sekda akan dilakukan kajian apakah akan diberi penyertaan modal lagi atau dilikuidasi seperti saran dewan. Sebab masih ada sejumlah asset milik Pemprov yang masih berpotensi, seperti bekas pabrik es, bioskop, dan peralatan lainnya yang kondisinya masih cukup baik. ***