Sabtu, 16 February 2019

700-an Proposal Dana Hibah Tidak Bisa Diproses Pemprovsu


#jack, medan

Proposal permohonan bantuan untuk rumah-rumah ibadah agar mendapatkan dana hibah Pemprovsu mencapai 3 ribuan lebih yang masuk ke Biro Bina Sosial dan Kemasyarakatan (Binsosmas).

Dari 3 ribuan lebih itu, ada sekitar 700-an yang tidak bisa diproses, tanpa alasan yang jelas. Sebab, Perwakilan Biro Binsosmas Kabag Agama Mohammad tidak bisa menjelaskan secara detail, karena tidak membawa data-data pendukung.

Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi E DPRD Sumut dengan Biro Binsosmas Pemprovsu yang dipimpin Robert Lumban Tobing, Rabu (6/2/2019).

Perwakilan Biro Binsosmas Mohammad mengatakan, sudah ada 2.654 proposal masjid dan pesantren yang diserahkan ke Biro Keuangan untuk dieksaminasi dan menunggu surat keputusan (SK) dari Gubsu. "Sudah melalui aturan yang ada, sudah direkom ke Biro Keuangan untuk dieksaminasi," ungkapnya.

Kemudian, salahsatu anggota Komisi E DPRD Sumut Dahril  mempertanyakan, apa kriteria Biro Binsosmas, menentukan proposal yang bisa diproses dengan yang tidak diproses. Namun, Perwakilan tidak bisa menjawab secara rinci. Mereka menjawab, yang bisa diproses yang proposalnya masuk pada 2018 dan sebelum penetapan KUA PPAS APBD 2019.

Sementara itu, Pimpinan rapat Robert Lumban Tobing menegaskan, kehadiran Biro Binsosmas dalam RDP hanya sekedar memenuhi undangan saja. "Kehadiran hanya sebagai formalitas, seharusnya datang bawa data, berkas dan lainnya. Jadi, ketika ditanya sudah tahu, kenapa tidak bisa diproses, itu baru pemerintahan yang bermartabat. Jangan seperti ini," tegasnya.

Dia juga meminta Biro Binsosmas ikut meluruskan informasi di masyarakat soal bantuan dana hibah yang dikaitkan dengan pencalegan. "Tidak ada kaitan dana hibah dengan pencaleg-an. Tapi ini murni program Binsos, kebetulan DPRD Sumut diminta bantuan oleh konstituen untuk menyampaikan proposal ke Pemprovsu. Fungsi kami sebagai anggota DPRD memberikan perhatian kepada konstituen ketika meminta bantuan," tambahnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut H. Syamsul Qodri menyarankan agar pencairan dana hibah tepat waktu yakni paling lama Maret 2019, sehingga dana tersebut bisa digunakan maksimal oleh para penerima hibah. "Sesuai rencana, pencairan di bulan Februari, maksimal Maret sudah terealisasi. Cepat diberitahu kalau ada hambatan dan sebagainya," tegasnya.

Namun, dia meminta bantuan dana hibah itu jangan dipolitisasi, sehingga muncul kecemburuan sosial dari para Caleg yang tidak incumben. Sedangkan Perwakilan Biro Keuangan mengungkapkan, untuk dana hibah, Pemprovsu menyiapkan Rp336 M. ***

Foto: Komisi E DPRD Sumut bersama Biro Binsosmas Pemprovsu saat rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Robert Lumban Tobing, Rabu (6/2/2019).