Kamis, 9 July 2020

3000 Meter Asset Diduga Berpindah Kepihak Lain

DPRDSU : Pemprovsu Terkesan Tidak Perduli


# jams, medan

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, HM Hanafiah Harahap, SH mengaku prihatin dan kecewa terhadap Pemprovsu yang kurang merespon dan membiarkan terkait dugaan diserobotnya tanah milik Pemprovsu seluas 3000 meter di Kota Bandung, Jawa Barat oleh pihak ketiga. Dia mendesak Gubsu HT Erry Nuradi segera bertindak dan melakukan upaya hukum.

"Kita sudah melihat langsung ke lokasi, dimana di tanah tersebut saat ini sedang dibangun proyek perumahan oleh pengembang. Padahal kita ketahui tanah tersebut alas haknya sudah jelas sejak tahun 1977," kata Hanafiah menjawab di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jum'at (29/7/2016).

Hanafiah juga mengaku pada kunjungannya tersebut telah melihat langsung di tanah tersebut sudah dipasangnya plang bahwa tanah tersebut milik Bp Herryanto Wangsadjaja di atas tanah yang disebut-sebut milik Pemprovsu tersebut. Selanjutnya saat kalangan anggota dewan  mengkonfirmasi pihak yang telah membeli dan mengaku sebagai pemilik tanah yang terpampang di plang tersebut, malah menyatakan telah membeli tanah tersebut langsung kepada pihak Pemprovsu.

"Pihak ketiga yang disinyalir telah menyerobot tanah tersebut mengaku membawa-bawa nama seorang oknum di Pemprovsu dengan membeli tanah tersebut sebesar Rp10 miliar. Namun saat kita tanyakan ke pihak Biro Umum, sebagai intansi yang menangani soal asset Pemprovsu, malah terkesan kurang merespon persoalan ini," sebut politisi Partai Golkar Sumut ini.

Karenanya, Hanafiah mendesak Gubsu HT Erry Nuradi melakukan langkah tegas dan upaya hukum terhadap kasus dugaan penyerobotan asset milik Pemprovsu tersebut. Dia juga berharap Gubsu menindak bawahannya di Biro Umum terkait tidak tanggapnya dalam menyikapi laporan disampaikan dewan soal dugaan penyerobotan asset tersebut. 

Sebab, lanjut Hanafiah, pihak Biro Umum terkesan kurang memiliki kepedulian, etikat baik dan upaya keras dalam menyelamatka asset milik Pemprovsu. Padahal setiap tahunnya biaya perawatan asset yang dimiliki Pemprovsu selalu saja dianggarkan. "Namun kenyataan di lapangan kita terima informasi asset tersebut malah dibiarkan begitu saja, salahsatunya asset yang ada di Bandung tersebut. Belum lagi asset lainnya, sebagaimana hasil laporan BPK bahwa asset Pemprovsu kian hari makin menyusut," katanya. ***