Minggu, 12 July 2020

11 Ribu Hektar “Luluh-lantak” Dijadikan Kebun Sawit

DPRDSU: Puluhan Mangrove Dibabat Mafia Hutan


# jack, medan

Kalangan DPRD Sumut menegaskan,  26 ribu hektar luas hutan mangrove di Kabupaten Langkat terancam habis dibabat mafia hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, sehingga diperlukan  tindakan tegas dari Dinas Kehutanan Sumut maupun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemen KLH) untuk menghentikan aksi para perambah yang begitu bersemangat “membumihanguskan” hutan mangrove.

Hal itu diungkapkan Bendahara F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dan anggota Fraksi Gerindra Eveready kepada wartawan, Senin (11/7) di DPRD Sumut menanggapi semakin merajalelalnya aksi pembabatan hutan mangrove oleh para mafia hutan di Kabupaten Langkat.

“Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Sumut, dari 26 ribu hektar luas areal hutan mangrove di Kabupaten Langkat, sedikitnya 11 ribu hektar sudah  dibabat habis para mafia bekerja sama dengan  pengusaha perkebunan untuk dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Jika ini tidak dihentikan segera,  15 ribu hektar  sisa hutan mangrove saat ini, juga terancam habis diporakporandakan,” ujar Baskami Ginting.

Berdasarkan hasil laporan masyarakat dan berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ke lembaga legislatif, tambah Baskami, pembalakan hutan mangrove ini terus berlangsung secara terang-terangan dan kerap terlihat aktifitas alat berat mengorek dan menimbun maupun membuat benteng-benteng  atau sekat-sekat lahan bakau  yang sudah dibabat  untuk persiapan penanaman  bibit sawit.

“Dari pengaduan masyarakat Dusun Klantan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ke lembaga legislatif, para nelayan merasa  resah, akibat pengalihfungsian hutan bakau  ini,  sebab paluh-paluh yang selama ini tempat mencari nafkah mereka sudah tidak ada lagi dan sudah ditimbun untuk  dijadikan kebun sawit oleh para pengusaha,” tandas Eveready sembari mengungkapkan keheranannya atas ketidak-berdayaan Dishut Sumut menghentikan pembabatan dan pengalihfungsian hutan mangrove ini.

Menurut Baskami dan Eveready, masyarakat sudah berulang-kali mengadukan masalah ini kepada aparat keamanan, tapi hingga kini belum ada tindak-lanjut yang maksimal, bahkan terkesan mengambang, sehingga para pengusaha besar terus melakukan “aksinya” mengalihfungsikan hutan bakau menjadi areal perkebunan sawit. Masyarakat hanya bisa pasrah melihat tempat mereka mencari nafkah “diporak-porandakan”.

Untuk menyikapi aksi para perambah dan pengalih-fungsian kawasan hutan mangrove tersebut,  Baskami dan Eveready meminta pimpinan dewan segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) Kehutanan dengan melibatkan berbagai instansi, untuk menyelamatkan  hutan Bakau di Kabupaten Langkat, jika tidak 15 ribu hektar hutan bakau yang masih tersisa terancam dibabat habis oleh para pengusaha besar.

“Kita harus bisa menyelamatkan 15 ribu hektar hutan bakau yang tersisa, termasuk  11 ribu hektar yang sudah dijadikan kebun sawit, harus dikembalikan ke fungsi semula. Perusahaan perkebunan yang menguasai areal hutan mangrove, baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki ijin harus segera keluar dari areal tersebut, karena lahan harus dihijaukan kembali,” tegas Baskami senada dengan Eveready. ***