Selasa, 21 November 2017

‘Croscheck’ Pengaduan Masyarakat Perusakan Dilakukan PTPN-2

Komisi A DPRDSU Lakukan Peninjauan ke Desa Laucih


# jack, medan

Komisi A DPRD Sumut melakukan peninjauan langsung ke Simalingkar A Desa Laucih Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deliserdang, Selasa (15/8/2017), guna mengcroscek bukti-bukti pengaduan masyarakat Desa Laucih yang mengaku areal pertanian, rumah maupun jambur adat mereka dirusak oleh PTPN II, karena diklaim pihak perkebunan masuk wilayah HGU (Hak Guna Usahanya).

Peninjauan yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut, FL Fernando Simanjuntak SH MH didampingi Wakil Ketua Komisi A Syamsul Quodri Marpaung, Sekretaris Sarma Hutajulu SH, anggota DR Januari Siregar SH MHum, Ir Ramses Simbolon MSc, Dolly Sinomba Siregar, Ir Astrayuda Bangun, Rony Reynaldo Situmorang, Brilian Moktar SE, Darwin didampingi Tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan BPN Deliserdang.

Sedangkan perwakilan masyarakat Sibayak Laucih terlihat Julianus  P Sembiring, Buang Manalu dan Salim Tarigan. Pihak PTPN II diwakili Kabag Hukum dan Pertahanan Kennedy NP Sibarani SH, Manajer Operasional Nusa Dua Bekala Guntur Ginting dan Pemkab Deliserdang yang diwakili Sekretaris Camat Pancurbatu Wakil Karo-karo SE MSi.

Dengan penuh semangat Tim Pencari Fakta ini mengitari lahan yang disengketakan guna melihat sejumlah titik lokasi yang menjadi persoalan antara masyarakat dengan pihak PTPN II, seperti lahan pertanian yang sudah dibuldozer, fasilitas umum  atau Jambur Adat, lahan pekuburan dan rumah ibadah yang masih utuh dan tidak pernah diganggu PTPN II.

Dihadapan ratusan masyarakat keturunan Sibayak Laucih yang sejak pagi sudah berkumpul di areal tanah yang disengketakan, Fernando Simanjuntak dan Sarma Hutajulu berulang-kali menyampaikan kepada masyarakat, bahwa kedatangan mereka ke lokasi hanya untuk mencari bukti-bukti maupun fakta-fakta menyangkut pengaduan masyarakat.

“Hari ini kami datang ke lokasi untuk mengcroscek pengaduan masyarakat serta melihat langsung fakta di lapangan. Kami mengikutkan tim dari BPN Sumut guna mengukur koordinat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), apakah lahan yang diklaim masyarakat Sibayak Laucih masuk HGU atau tidak,” tambah Fernando dan Ramses yang saat itu sudah “mandi keringat”, karena kepanasan dibawah terik matahari.

Fernando dan Sarma juga mengigatkan masyarakat, agar jangan ada yang merasa tidak puas atas upaya yang dilakukan lembaga legislatif, karena hasilnya belum dapat diumumkan hari ini. “Mari kita sama-sama menunggu hasil pengukuran yang dilakukan BPN,” ujar Fernando sembari mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan demi tercapainya sebuah perjuangan.   

Namun Ramses tetap menekankan kepada masyarakat, agar melengkapi data-data pendukung keabsahan tentang kepemilikan lahan, sebab dari penjelasan PTPN II, Jambur Adat yang dirusak merupakan eks Balai Karyawan PTPN II yang direhab masyarakat, Gedung TK ternyata masih utuh. Begitu juga rumah ibadah tidak ada satupun yang dirusak, karena berada diareal HGU PTPN II.

“Jadi kalau kita ingin berjuang, mari kita lengkapi bukti-bukti agar ada hasilnya dan jangan sekali-kali terpancing dengan aksi provokasi. Semua pihak harus menahan diri, baik masyarakat, PTPN II maupun aparat Kepolisian dan TNI. Berdirilah di posisi yang netral. Hentikan untuk sementara aktifitas di lahan, tapi bukan berarti lahan stanvas,” ujar Fernando sembari mengajak masyarakat tetap kompak dan sabar menunggu hasil investigasi. ***

 

Foto: Tim Pencari Fakta Komisi A DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi A FL Fernando Simanjuntak SH MH didampingi Sekretaris Komisi A Sarma Hutajulu SH dan sejumlah anggota Komisi lainnya sedang melihat lokasi pertanian masyarakat Sibayak Laucih yang diklaim PTPN II sebagai HGU-nya. ***