Kamis, 9 July 2020

KMAK-SU Unjukrasa di DPRD Sumut Minta Gatot Ditangkap


>> jack, medan

Sekelompok demontran yang menamankan dirinya Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara (KMAK-SU) di DPRD Sumut, Senin (28/1) minta DPRD SUmut untuk proaktif menekan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk juga memeriksa Plt Gubsu Gatot Pujonuroho atas dugaan Korupsi.

Dalam orasinya KMAK-SU membawa sepanduk kosong yang akan meminta pihak dewan untuk ikut membubuhkan tanda tangan sebagai tanda tangan dalam mewujudkan dan menegakkan hukum atas dugaan korupsi.

Menurut KMAK-SU tidak diperiksanya Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho, merupakan tindakan yang melawan hukum juga dan merupakan tanda Tanya besar. “Terkesan ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Mengapa hanya asisten pribadinya saja yang diperiksa,” teriak mereka.

KMAK-SU juga bertanya dalam teriakannya itu, “mengapa orang yang seharusnya menerima biaya perjalanan, yakni bapak Gatot Pujonugroho tidak pernah sekalipun dipanggil untuk diperiksa atau dipanggil oleh pihak yang berwajib. Bukankah setiap orang semua sama dimata hukum?,” teriak mereka dengan penuh tanda Tanya.

Dengan ditangkapnya secara paksa Ridwan Panjaitan Asisten Pribadi (Aspri) Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho di Ditreskrim Poldasu, Rabu malam 23 Januari 2013 lalu, prihal biaya perjalanan Dinas Gatot Pujonugroho ketika menjabat Wagubsu dari tahun 2008-2010 berkisar Rp Rp 1,4 miliar telah membuktikan telah terjadinya penyimpangan.

Setelah berorasi hingga 1 jam lebih, namun tak seorangpun anggota dewanpun yang dapat menerima aspirasi mereka. Atas perlakuan ini, KMAK-SU merasa telah dilecehkan oleh anggota dewan. “Inilah tandanya bahwa anggota DPRD Sumut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Bagaimana pula bila nanti pada pemilu mereka mengemis minta2 suara kepada rakyat dengan berjanji akan menegakkan hukum dalam pemberantasa korupsi.

Setelah berbagai pihak dan para mahasiswa dan staf DPRD Sumut menurunkan tandatangan di kain yang dibawa pengunjukrasa, KMAK-SU akhirnya melanjutkan unjukrasanya ditempat lain meninggalkan gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol itu. ***