Kamis, 9 July 2020

Setelah Dua Tahun Kasus Rahudman Baru P21

Sebaiknya Rahudman Harahap Non Aktif dan Ditahan


>> jack, medan

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Utara (Kejati Sumut) dimintauntuk transparan dan tidak mempermainkan P21 kasus korupsi yang menimpa Walikota Medan, Rahudman Harahap. Apalagi kasusnya tersebut yang menyangkut Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan tahun 2005 senilai Rp1,5 miliar lebih sewaktu menjabat sebagai Sekda Tapsel.

“P21 yang dinyatakan Kejati Sumut tersebut, diharapkan jangan hanya sekedar kamuflase, tetapi harus lebih transparan sehingga benar2 dapat disidangkan dipengadilan,” kata ujar anggota DPRD Sumut, Hardi Mulyono, Rabu (10/4) di Medan.

Meskipun P21 kasus Rahudman tersebut terlambat, Hardimengakui sangat mengapresiasikan kinerja Kejati Sumut. “Meskipun terlambat kita tetap mengapresiasikan dari pada tidak sama sekali,” katany.

Dijelaskannya, dengan kasus yang sudah P21 berarti alat bukti dan saksi sudah lengkap untuk diajukan ke Pengadilan. Sehingga, Jaksa harus segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan.

Hardi juga berharap, Jaksa segera melakukan penahanan terhadap Rahudman karena kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik. Tidak menutup kemungkinan dengan kasus tersebut terdakwa akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana korupsi lainnya, termasuk menghilangkan bukti-bukti.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah dua tahun lebih Rahudman Harahap dinyatakan sebagai tersangka dan berkasnya terombang-ambing di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Akhirnya, Kejati Sumut menyatakan berkas perkara Rahudman Harahap sudah P21.***