Jumat, 10 July 2020

Demonstrasi Dana Bantuan Sosial

Termasuk Rp16 M Dana Fakir Miskin


>> youne, medan

Seratusan massa dari Koalisi Mahasiswa Masyarakat (KMM) Sumatera Utara menuding sejumlah dana bantuan sosial di dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diduga telah dikorupsi.

Dalam aksinya di depan kantor DPRD Sumut, Kamis (17/1) massa mengatakan sudah seharusnya hukum di negara ini ditegakkan. Menurut massa penegakan hukum hanya akan tercipta apabila birokrasi di negeri ini bersih dari penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Namun massa yang dikoordinatori AF Harahap dalam orasinya mengaku prihatin dengan adanya sejumlah dugaan korupsi dana sosial yang dikucurkan di lingkungan dinas-dinas di jajaran Pemprov Sumut, seperti pada Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pada dinas tersebut dipaparkan massa ada sejumlah dugaan anggaran yang diduga dikorupsi, di antaranya Dana Rencana Kebijakan Anggaran (RKA) APBD Dinas Kesejahteraan Sosial Sumut tahun 2012 sebesar Rp84.656.059.557 juta, dana pajak APBN dan APBD Dinas Kesejahteraan Sosial Sumut tahun 2012 sebesar Rp50.891.321.314 juta.

Kemudian dana potensi Dinas Kesejahteraan Sosial Sumut sebesar Rp2.782.320.00 juta. Selain itu ada juga dana pemberdayaan fakir miskin di dinas kesejahteraan sosial Sumut Rp 16.703.977.000 yang diduga turut dikorupsi. Termasuk dana jaminan sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Sumut sebesar Rp15.308.780.539. Dana fisik dan pemakanan panti dari 13 KA UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial Sumut sebesar Rp19.578.400.200.

Kemudian untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, program pengadaan alat-alat kedokteran umum peningkatan sarana dan prasarana pendukung yaitu pengadaan ambulan yang bersumber dari APBD Sumut tahun anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp995.924 .000 juga diduga dikorupsi. Serta pengadaan alat kedokteran umum UPT Rumah Sakit Kusta Pulau Sicanang senilai Rp1.789.248.890 yang juga diduga sarat mark up.

Indikasi korupsi dana sosial juga diduga melanda sejumlah instansi lainnya di jajaran Pemprov Sumut di antaranya, Badan Ketahanan Pangan Provsu.

Massa juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut, DPRD Sumut dan Poldasu untuk memeriksa dan apabila terbukti segera menangkap di antaranya, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provsu, Kasubag Keuangan Dinkessos Provsu, Kabid Potensi Dinas Kesejahteraan Sosial Provsu, Kabid Pemberdayaan, Kabid Bantuan Sosial, Kabid Rehabilitasi, dan 13 kepala UPTD Dinkessos Provsu. Aksi itu diterima anggota DPRD Sumut Sudirman Halawa dari Fraksi Partai Golkar dan Taufik Hidayat dari PKS. ***