Jumat, 20 October 2017

Terkait Jual Beli Proyek Lingkungan Hidup Sumut

JMM Minta Gubsu Pecat Kadis BLH Hidayati


#jack, medan

Bongkar dugaan jualbeli proyek 'ala' kepala Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Provsu Dr Ir Hj Hidayati MSi. Guna memulihkan nama baik Sumatera Utara yang beberapa tahun terakhir terus diguncang kasus korupsi.

Sikap tersebut disampaikan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumut saat melakukan orasi besar-besaran di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No 5 Medan, Rabu (11/10/2017).

Didepan anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, koordinator Aksi Fahrul Razi dan kordinator Lapangan Ilham Fauzi Munthe meminta penegak hukum menelusuri dugaan jualbeli proyek yang dilakoni Dr Ir Hj Hidayati MSi.

Menurut massa, prilaku Kadis BLH Sumut dengan mengaku mendapat 'jatah' proyek di Dinas Pendidikan Provsu hingga miliaran rupiah dari salahsatu panitia pengadaan di Dinas Pendidikan Sumut. Dengan menjualbelikannya hanya untuk mendapatkan 'fee' proyek.

Untuk memuluskan jualbeli proyek tersebut, Dr Ir Hj Hidayati MSi mencari kontraktor untuk bersedia menjadi rekanan. Dusinilah kelihaian beliau (Hidayati) menyakini kontraktor dengan janji, demi mendapatkan uang muka (DP) dari calon kontraktor.

Namun, paket pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang disampaikan. Sementara uang muka sudah ditarik oleh Dr Ir Hj Hidayati MSi. 

Setelah niat busuk Dr Ir Hj Hifayati MSi terbongkar, takut akan dibawa jalur hukum, dirinyapun mengembalikan uang muka yang telah ditarik dengan cara mencicil.  Pihak massa menduga, uang muka proyek tersebut diparkirkan di Bank demi mendapatkan bunga Bank. 

Selain itu, dugaan korupsi yang melibatkan Dr Ir Hj Hidayati MSi ketika menjabat UPT Labolatorium BLH Sumut. Dimana, dugaan korupsi tersebut nerupa proyek penggunaan langsung atas penerimaan retribusi jasa usaha di BLH dengan pagu anggaran sebesar Rp818 juta. 

Selanjutnyaproyek pengadaan kapal Speed boad dengan mesin genset yang diduga merugikan negara hingga sebesar Rp371,5 juta. Dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)merekomendasikan untuk mengganti kapal seedboat dan meain gensen,namun dalam persidangan hanya diangkat lasus penggunaan langsung atas penerimaan ristribusi jasa usaha yang substansinya oleh BPK tidak ada.

Berdasarkan hasil pledoi Henny Nainggolan (Kepala UPT Laboratorium BLH Sumut), pada Jumat 5 September menjelaskan penetapan dirinya sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam.kasus tersebut tidak adil. 

Henny mengatakan bahwa dirinya hanya melanjutkan proyek yang dikerjakan oleh pendahulunya Yaitu Dr Ir Hj Hidayati MSi yang saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kami mendesak kejatisu untuk memeriksa Dr Ir Hj Hidayati MSi atas persoalan tersebut,"teriak massa. 

Selain itu, massa juga mendesak agar gubernur segera untuk memberhentikan Dr Ir Hj Hidayati MSi sebagai kepala Dinas BLH Sumut. "Kami juga meminta BPKP untuk melalukan audit ulang terhadap hasil pekerjaan di BLH Sumut, karena banyak terjadi kejanggalan,"ungkap massa. 

Mendengan penyampaian tersebut, Sutrisno Pangaribuan dari Politisi PDI Perjuangan Sumut meminta massa agar segera melaporkan atas tuduhan tersebut ke Polisi dibarengi Alat bukti dan saksi-saksi. 

Begitupun, kata anggota Komisi C ini, dirinya akan menyampaikan aspirasi JMM kepihak Komisi terkait, yaitu komisi A dan D untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Usai mendengar penjelasan yersebut, massa yang dimpin Anwar Saputra Sipahutar sebagai Ketua Umum bubar dengar tertib. ***