Jumat, 20 October 2017

Minta KPK Tuntaskan Kasus Suap Interplasi

PB Kembar Unjukrasa di DPRD Sumut


#jack, medan

Kasus suap interplasi terhadap mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pudjonugroho ST masih menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. 
Seperti yang diutarakan Pengurus Besar Kesatuan Mahasiswa Batu Bara Sumatera Utara (PB Kembar Sumut) saat mengelar orasi didepan gedung DPRD Sumu, Selasa (10/10).
Didepan Ketua Fraksi Hanura Toni Togatorop, PB Kembar Sumut meminta Presiden RI Joko Widodo untuk memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus suap interplasi Sumut dan menyeret semua pelaku yang dianggap terlibat kemeja hijau.

Selain itu, Koordinator aksi Sofyandi Lubis SE dan koordinator lapangan Syahru Ramadhan S Sos dengan diketuai Irham Ovic juga meminta agar KPK RI tegas terhadap pelaku pengumpul uang suap, inisiator dan pasilitator yang turut dalam pemufakatan jahat tersebut.
Termasuk menyeret penerima suap uang ketok APBD, P-APBD, LKJP, LKPJ dan suap interplasi Tahun Anggaran (TA) 2012, 2013, 2014 dan 2015 pimpinan Sumut beserta anggota priode 2009-2014.
Menurut massa, kasus suap interplasi merupakan perbuatan yang persoalannya seolah struktur dan terkemas. seperti permasalah persetujuan LPJP APBD TA 2012, dalam hal itu Nurdin Lubis selaku Sekda, Randiman Tarigan selaku sekretaris DPRD dan Bahar Siagian selaku Kepala Biro Keuangan Provsu menyiapkan kompensasi berupa uang atau yang disebut uang ketok sebesar Rp1,550 miliar, sesuai kesepakatan yang diminta Ketua dan anggota dewan Sumut priode 2009-2014.
Terkait persetujuan P-APBD TA 2013, pada 20 November 2013, terjadi pertemuan dengan pihak eksekutif dan Legeslatif yang dihadiri Nurdin Lubis, Randiman Tarigan dan bahar Siagian, termasuk Kamaluddin Harahap untuk menyediakan uang ketok Rp2,550 miliar.
Sementara, terkait persetujuam APBD Provsu TA 2014, pada 14 November 2013, terjadi pertemuan dirumah dinas gubernur yang dihadiri Saleh bangun, Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri dan Muhammad Afan. Bahkan, ketua fraksi DPRD Sumut juga hadir. 
Dalam pertemuan tersebut, gubernur menyetujui memberikan uang sebesar Rp50 miliar sebagai penganti proyek yang diminta Ketua dan anggota DPRD Sumut 2009-2014.
Begitu juga pertemuan dirumah dinas gubernur terkait pengesahan P-APBD TA 2014 dan APBD 2015 yang dihadiri Ahmad Fuad Lubis, Nurdin Lubis, Randiman Tarigan, Zulkarnain alias Zul Jenggot dan Muhammad Fitrius. 
Dalam pertemuan tersebut, Zul Jenggot menyampaikan permintaan uang anggota DPRD Sumut sebesar Rp200 juta, dan dalam hal ini Fuad Lubis sebagai pengumpul dana dari SKPD dan bertemu dengan Muchrid Nasution, Jantoguh Damanik, Zulkifli Husni dan Indra Alamsyah di restauran Hungry Tami di Setia Budi Medan, dan disepakati Rp300 juta.
Pengesahan LPJP APBD TA 2014, dalam rapat setengah kamar bertempat diruang kerja Zulkifli Effendi Siregar,, dengan dihadiri Ketua TAPD Hasban Ritonga dan Ahmad Fuad Lubis angka untuk uang ketok sebesar Rp1 miliar.
Terkait LKPJ APBD TA 2014, pada Maret 2015 dilaksanakan rapat paripurna terkait pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus DPRD Sumut dalam pembahasan LKPJ Sumut.
Berdasarkan keputusan DPRD Sumut NO.13/K/2015 ditetapkan Wagirin Arman sebagai Ketua Pansus dan Basyir selaku Wakil Ketua Pansus. Bulan Maret 2015, gubernur melakukan pertemuan dengan Fuad Lubis, Zulkarnain, Zulfikar dan Basyir. 
Pada pertemuan tersebut, Zulkarnain alias Zul Jenggot menyampaikan permintaan uang dari anggota DPRD Sumut untuk pengesahan LKPJ sebesar Rp500 juta. Akhirnya permintaan tersebut, Fuad Lubis memberika uang tersebut kepada Basyir diparkiran Basemnent Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Basyir kemudian melaporkannya kepada Wagirin Arman dan memerintahkan Indra Alamsyah untuk membagikan keseleuruh anggota dewan.
Pengajuan Interplasi Tahun 2015, bulan Maret sebanyak 57 anggota DPRD Sumut mengajukan hak interplasi terhadap Gatot Pudjo Nugroho ST dengan alasan adanya dugaan pelanggaran Menteri Dalam Negeri No.900-3673 Tahun 2014 tentang evaluasi Raperda Provsu. 
Namun, pengajuan hak Interplasi tersebut setelah ada kopensasi uang sebesar Rp15 juta setiap anggota dewan yang menolak Interplasi tersebut. 
Semua kejadian itu, telah terjadi kemufakatan jahat yang bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI No. 28 Tahun 1999, pasal 327 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Serta diatur dan diancam pidana pada pasal 13 UU RI NO. 31 Tahun 1999. ***