Selasa, 21 November 2017

Wagubsu Desak Pengusaha Angkat Keramba Jaring Apung


#jack, medan

Wakil Gubernur Sumatra Utara (Wagubsu, Nurhajizah Marpaung terus mendesak para pemilik keramba jaring apung (KJA) sebagai media usaha budidaya ikan di Danau Toba agar mengangkat KJA-nya masing-masing demi memulihkan kondisi kebersihan air danau.

Surat Keputusan gubernur yang diterbitkan tahun lalu menegaskan bahwa agar kondisi kebersihan air Danau Toba membaik, maka usaha budidaya ikan hanya boleh memproduksi sebanyak 10.000 ton/ tahun. Padahal sesuai data Dinas Lingkungan Hidup Sumut, saat ini produksinya sekitar 50.000 ton/tahun. Dibutuhkan waktu lima tahun agar target pemulihan tersebut tercapai.

"Kita maunya dame-dame, sudah ada SKEP Gubernur. Dimulailah pengangkatan kerambanya. Kalau tidak dimulai kapan lagi," ujar Nurhajizah di sela-sela rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (13/11/2017).

Ujar Nurhajizah, pengangkatan KJA harus dilakukan semua pemilik usaha budidaya ikan. Baik Aquafarm, JAPFA maupun masyarakat lainnya. Hanya dengan cara seperti itu target ppemulihan kondisi air Danau Toba bisa dicapai. Produksi ikan secara keseluruhan hanya boleh 10.000 ton/tahun.

Terkait Aquafarm sebagai salah satu pemilik KJA terbanyak, Wagub menyatakan melalui pertemuan yang telah berlangsung empat kali sudah berulang-ulang meminta agar perusahaan yang berasal dari Swiss tersebut mengangkat sebagian kerambanya.

"Saya katakan ke mereka mau ke lapangan. Tunjukkan ke saya mana yang dikurangi agar segera dilaporkan ke Pak Luhut (Menko Maritim Luhut Panjaitan). Pak Luhut marah sekali ke KJA ini," tegas Nurhajizah.

Akan tetapi, paparnya, pada rencana pertemuan terakhir (kelima) beberapa waktu lalu guna turun ke lapangan pihak manajemen dengan alasan merasa capai batal hadir.

"Adindalah dulu. Kalau kita sudah janji bertemu tiba-tiba saya batalkan, apa dinda tak marah," ujar Nurhajizah menjelaskan kekesalannya ke pihak Aquafarm.

Lebih jauh Nurhajizah menyatakan kalau sampai pada saatnya nanti pihak Aquafarm tidak juga mengangkat kerambanya, maka dengan sangat terpaksa dia akan bertindak tegas.

"Apa boleh buat. Kapolda Sumut sudah bicara ke saya, bilang saja kak; kapan kakak butuh akan kita angkat keramba itu," tegas Nurhajizah.

Selain untuk kepentingan pemulihan kebersihan Danau Toba, pembersihan danau juga guna menunjukkan ke pihak UNESCO yang segera turun guna menilai apakah Geopark Kaldera Toba pantas dimasukkan ke dalam UNESCO Global Geopark.***