Rabu, 16 January 2019

BPJS Ketanagkerjaan Gathering dengan Wartawan dan LSM


#rafra, medan

Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut mengadakan gathering wartawan dan Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2018, Jumat (14/12/2018) di Hotel Polonia Medan. 

Kegiatan yang berthemakan "Menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPJS ketenagakerjaan wilayah Sumbagut dengan mitra kerja wartawan dan serikat buruh" ini dihadiri sejumlah serikat buruh antara lain SBSI 1992, KSPSI, KSBSI, SPN, SBMI, PPMI.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Umardin Lubis mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan bertujuan meningkatkan selaturahmi sekaligus menjalin dan kerjasama yang harmonis dengan mitra kerja. Selain itu, untuk melakukan evaluasi serta membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat mengidentifikasi apakah ada perusahaan yang terdapat di wilayah Sumbagut khususnya sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta atau belum.

"Kemudian, untuk mengetahui apakah ada perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya namun tidak membayar iuran sesuai ketentuan/menunggak. Misalnya, memperkerjakan karyawan 100 orang tapi yang didaftarkan hanya 50 orang," contohnya. Seraya mengakui, BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah BPJS Kesehatan dalam perekrutan peserta. Namun demikian, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk menambah jumlah peserta di segala program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kesehatan.

"Jadi untuk pencapaian tersebut, pihaknya juga mengharapkan serikat pekerja/buruh membantu dan saling kerjasama dalam hal bertukar informasi terutama menyakut pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumabgut," pintanya.

Dijelaskannya, ada tiga hal peran serikat pekerja/buruh dalam mengembangkan program BPJS Ketenagakerjaan yakni memastikan bahwa perusahaan terdaftar menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, kedua memastikan seluruh karyawannya terdaftar sebagai peserta dan upah yang dilaporkan sama dengan upah yang diterima para pekerja yakni Upah Minimum Kota dan Sektoral. "Selama ini ada indikasi, bahwa perusahaan masih mendaftarkan pekerjanya dengan upah standard yakni Upah Minimum Propinsi (UMP). Maksud kami laporkanlah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada salaing merugikan," ujarnya. ***

FILE FOTO: DEPUTI