Selasa, 21 November 2017

Proyek Penguatan Tebing Sungai Takberes

Pengawas Proyek Harus Bertanggungjawab


#sabar-binjai

Consultan pengawas proyek penguatan tebing (bronjong) sungai bingei di Kelurahan Paya Roba Binjai yang dilaporkan BCW (Binjai CorrutionWatch) kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya dan Tata ruang Provinsi Sumatera Utara, patut bertanggung jawab.

Terutama terhadap hasil pekerjaan yang belum diserah terimakan, namun sudah banyak yang rusak. Bahkan, masalah ganti rugi tanaman hingga sekarang belum diselesaikan, sehingga jalan masuk kelokasi dipalang oleh Goling Pane selaku pengelola lahan.

Hasil monitoring tim BCW (Binjai Corruption Watch) dilokasi pekerjaan Rabu di bulan oktober yang lalu kondisi batu bronjong yang diikat dengan jaring kawat banyak yang sudah bergeser dan terdapat susunan batu yang menjorok kedalam dan turun dari permukaan sehingga permukaan batu terlihat miring bergelombang dan dibagian tengah terlihat kosong, tanpa batu.

Dilihat dari kondisi fisik, turunnya ketinggian batu-batu tersebut karena saat dilakukan penimbunan tanah, diduga asal timbun tidak mempedomani standard kepadatannya sehingga setiap kali terjadi curah hujan, kondisi susunan batu bergeser,kawat pengikat menjadi kendur. Tidak diketahui apakah kondisi itu diketahui Kepala UPT Wampu Langkat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, laporan BCW No:0208/BCW-BJ/Laporan-Dumas/ IX/2017 tanggal 26-09-2017 kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya dan Tata ruang Provinsi Sumatera Utara, sudaah menjelaskan berbagai indikasi dugaan penyimpangan terhadap proyek senilai Rp.891.921.800,- yang sudah ditinggalkan sejak dua bulan lalu, dan jarang diperiksa baik oleh rekanan maupun consultan pengawas sehingga kondisi fisik terlihat semakin parah.

Menurut Ketua BCW Gito Affandy,  di sekatariat BCW di jalan coklat kelurahan Sukarame kecamatan Binjai Barat ada dugaan terjadi kolusi sehingga laporan pengawas patut diuji apakah hasil pekerjaan itu sudah sesuai antar rencana anggaran biaya (RAB) dengan gambar yang diatur dalam bestek dan spesifikasi termasuk persesuaian fisik dalam kondisi seperti itu.

Pelanggaran

Gito mensinyalir, tindakan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat saja terjadi dalam pengerjaan proyek tersebut akibat kurangnya pengawas sejak dimulainya pekerjaan dari Titik Nol sampai selesai pekerjaan.

Dan PPK selaku pihak yang bertanggung jawab yang membuat Berita Acara Pembayaran kepada Pihak Kontraktor untuk diusulkan kepada PA/KPA, bisa saja tidak melakukan pemeriksaan, monitoring terhadap pekerjaan yang diajuan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Tidak itu saja, melihat dari kondisi fisik sekarang ini, Pengguna anggaran (PA) harus meneliti kebenaran dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serta meneliti fisik hasil pekerjaan saat dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jika ini diabaikan, dapat diindikasikan perbuatan yang dengan sengaja mengarah kepada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain (korporasi).

Terkait dokumen penandatanganan/persetujuan dari Pengawas Lapangan  pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaandalam kondisi seperti itu, dengan terbitnya surat perintah membayar (SPM), pihak penyedia barang/jasa dapat mencairkan pembayaran proyek hasil pekerjaan kepada Bagian Keuangan. Kemudian, dengan pencairan itu, maka unsur dugaan penyimpangan telah terpenuhi, papar  Gito.

Ganti rugi raib?

Terkait dengan ganti rugi tanaman pinggiran sungai milik Goling Pane,warga payah Roba apa yang sudah dijanjikan rekanan sampai pekerjaan itu dianggap selesai dan ditinggalkan, balum ada pertanggung jawaban dari rekanan. Bahkan Kepala UPT Wampu Langkat dan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya dan Tata ruang Provinsi Sumatera Utara Lukman hakim sudah disurati, namun tidak disikapi.

Pandangan  Ketua BCW Gito Affandy terkait soal ganti rugi, pihaknya akan menyurati Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Cipta Karya dan Tata ruang Provinsi Sumatera Utara kembali, untuk mempertanyakan bagaimana realisasi anggaran peruntukan mobilisasi yang tertuang dalm kontrak. ***