Jumat, 20 October 2017

Akibat Pengerukan Kanalisasi PTPN-4 Rendam Pemukiman

Warga Sei Dadap Asahan Mengadu ke DPRD Sumut


#jack, medan

Akibat pengerukan pendalaman parit menuju Sei Silau sepanjang 682 meter yang menjadi kanalisasi oleh PTPN-4, Kebun Air Batu, kini merendam pemukiman, dan areal pertanian masyarakat Dusun III, Desa Tanjung Alam, Kematan Sei Dadap, Kabupaten Asahan mengadu ke DPRD Sumut.

Menurut Hidayat Afif (Wakil Masyarakat) selama ini desa mereka disebut sebagai desa yang aman makmur. Namun setelah dikoreknya parit yang melintas desa mereka untuk pembuangan akhir limbah PTPN-4 itu, berobah menjadi neraka. “Terutama bila saat hujan turun mengguyur. Air parit meluap dan merendam pemukiman dan menghancurkan seluruh areal pertanian sepanjang lintasan 682 meter parit mereka tanpa izin dan koordinasi oleh manajemen PTPN-4 Kebun Air Batu,” ujar Afif kecewa.

Masalah ini lanjut Afif, pernah dilakukan somasi dan minta pertanggungjawaban kepada manajemen PTPN-4 Kebun Air Batu. Namun pihak PTPN-4 mengingkari sejumlah kesepakatan untuk solusi hancurnya pemukiman masarakat disana. “Apa yang bisa kami lakukan bila pihak manajemen PTPN-4 tidak mau melaksanakan kesepakatan yang harus diambil dengan perjanjian di notaris. Bahkan manajemen itu minta masyarakat yang harus buat proposal minta CSR untuk membangun lenning diparit itu.Kenapa musti masyarakat yang meminta ke PTPN-4, kan yang merusak mereka atas parit kami itu,” ujar afif penuh tandatanya.

Merespon surat masyarakat Dusun III, Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, tertanggal 29 September 2017, wakil ketua Komisi A, DPRD Sumut, H, Syamsul Qodri Marpaun, LC berjanji segera memanggil semua pihak yang terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A, DPRD Sumut.

“Kita di Komisi A, segera akan memanggil para pihak yang bermasalah untuk dilakukan penyidikan dalam RDP. Bahkan dimungkinkan RDP dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2017, setelahnya akan dilakukan peninjauan ke objek perkara,” ujar Syamsul Qodri penuh keyakinan.

Kader Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kabupaten Asahan, Batubara dan Tanjung Balai itu sangat kecewa terhadap manajemen BUMN itu tanpa mematuhi rambu-rambu hukum ingkar terhadap masalah yang ditimbulkannya.

“Kita sangat kecewa terhadap manajemen PTPN-4 yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri tercinta ini. Koq masih ada pada zaman saat ini BUMN yang sewenang-wenang mengeksploitasi kehidupan masyarakat,” ujar Qodri sambil menyerahkan seberkas kopian pengaduan masyarakat itu kepada wartawan di DPRD Sumut.***