Rabu, 18 October 2017

Manipulasi Konvensasi Proyek Jalan Tol Medan Binjai Terendus


# lia, binjai

Dugaan manipulasi kompensasi yang dilakukan oleh panitia pengukuran/penilaian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap tanah, bangunan dan usaha milik masyarakat Jalan Orde Baru, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kembali terendus.

Informasi yang dihimpun, Rabu (9/8/2017) bahwa tim investigasi masyarakat jalan orde baru Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang dan LSM ada menemukan dugaan manipulasi data berupa penambahan dan pengurangan hak-hak masyarakat atas pembayaran kompensasi (ganti rugi) tanah,bangunan dan usaha masyarakat terkait pembangunan jalan tol Medan-Binjai yang saat ini belum rampung di kerjakan.

Juga diinformasikan bahwa Tim investigasi masyarakat Jalan orde baru, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang menuturkan bahwa pihak panitia yang terdiri dari konsultan penilai, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Sumatera Utara, dinilai tidak transparan memberitahukan kepada masyarakat terkait standard kompensasi tanah,bangunan dan usaha yang diterima masyarakat.

”Setiap warga yang assetnya terkena jalur  pembangunan  jalan tol Medan-Binjai ketika bertanya kepastian nilai kompensasi yang diterima, ternyata tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak berkompeten ,” ujarnya.

Ditambahkan juga, konsultan jasa penilai dalam proyek pembangunan jalan tol ini yakni mb pro cabang medan. Namun mereka hanya menghitung dan menilai fisik bangunan dan tanah saja, sedangkan lokasi usaha tidak mendapatkan konpensasi ganti rugi. Ironisnya, nilai perolehan aset warga tidak sesuai dengan keterangan pihak konsultan (mb-pro).

Buktinya aset (property) berbentuk bangunan,tanah dan lokasi usaha atas nama Lili Junaidi ST.dan S.Saragih dalam realisasinya mendapat ganti rugi lokasi usaha senilai Rp.300.juta ,sedangkan A.Sagala yang juga mempunyai lokasi usaha tidak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dari pihak pengelola  pembangunan jalan tol Medan-Binjai, terangnya.

Lebih lanjut diutarakan sumber, dalam kegiatan kompensasi  yang dilakukan oleh pihak PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen) Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga ditemukan banyak penyimpangan diantaranya, dugaan mark-up atas luas bangunan. Buktinya property atas nama Rusliah, Lilik Junaidi, H.Sitompul,S.Lubangaol.M.Manurung, dimana luas bangunannya di mark-up masing masing mendapat ganti rugi sebesar Rp 480.juta dan Rp. 820.juta serta Rp.282 juta.

Sebaliknya, dari investigasi, dugaan manipulasi data yang merugikan pemilik property terjadi pada warga jalan Orde Baru Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang antara lain, L.Samosir ,A.Sagala,D.Sinurat dan C.Parapat.

Kepala Dusun XIII Desa Mulyorejo,Kecamatan Sunggal, Deli Serdang Bejo ketika dikonfirmasi Kamis lalu di kediamannya,mengakui dan membenarkan adanya kegiatan pembebasan lahan masyarakat dengan kompensasi. Didalam rapat saat sosialisasi di kantor Desa Mulyorejo, dinyatakan oleh PPK melalui Panitianya, bahwa bangunan,tanah dan lokasi usaha mendapat ganti rugi.

Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat  Direktorat jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan perkotaan fasilitas jalan daerah satuan kerja inventarisasi dan pengadaan lahan ,pengadaan tanah jalan tol Medan-Binjai Ir.FS.saat ditemui tidak bersedia dikonfirmasi. Salah seorang PNS setempet bermarga Tambunan mengatakan Pak PPK tidak menetap dikantor ini, beliau sudah pidak ke kantor provinsi , ujar Tambunan. ***