Minggu, 22 October 2017

DPRDSU Sesalkan Mandor Proyek Halangi Tugas Wartawan


#jack, medan

Kalangan DPRD Sumut menyesalkan sikap Mandor Proyek Rehabilitasi atau Perbaikan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir serta Pengamanan Pantai di Sungai Aek Pintu Bosi Kecamatan Tukka Kabupaten Tapteng (Tapanuli Tengah) yang menghalang-halangi tugas wartawan, ketika hendak memfoto pengerjaan proyek bronjong  berbiaya Rp4,1 miliar yang dikerjakan Dinas SDA (Sumber Daya Air) Provsu.

Penyesalan tersebut disampaikan anggota DPRD Sumut Dapil (daerah pemilihan) wilayah Tapanuli Jubel Tambunan SE dan Ir Juliski Simorangkir MM kepada wartawan, Jumat (29/9) ketika dihubungi melalui telepon menanggapi adanya larangan mandor proyek terhadap wartawan mengambil foto proyek bronjong SDA Provsu di Kecamatan Tukka Kabupaten Tapteng.

“Kuat dugaan proyek tersebut bermasalah, sehingga mandor proyek melarang keras dan rela gontok-gontokan dengan wartawan, agar proyek yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut tersebut tidak difoto. Jika memang tidak ada masalah kenapa mesti takut difoto. Ini harus menjadi perhatian serius  Dinas PSDA dengan menindak tegas mandor yang bergaya premanisme tersebut,” ujar Jubel Tambunan.

Menurut Jubel dan Juliski, tindakan mandor yang arogan tersebut bisa dikategorikan menghalang-halangi tugas wartawan dan dapat diancam hukuman denda mencapai  Rp500 juta dan hukuman penjara sesuai dengan UU No40/1999  tentang Pers. “Di era reformasi ini hendaknya semua pihak jangan alergi dengan keterbukaan informasi, jika tidak ada masalah, kenapa mesti ditutup-tutupi,” tandas Jubel.

Berkaitan dengan itu, tegas Juliski Simorangkir, Dinas SDA Provsu melalui Kepala UPT Dinas SDA Provsu harus segera menindak tegas mandor proyek yang kelihatannya sangat anti keterbukaan informasi, tapi lebih condong menerapkan gaya premanisme terhadap wartawan. “Tidak jamannya lagi kita tunjukkan gaya kekerasan terhadap wartawan yang ingin menyampaikan informasi ke publik,” tandasnya.***