Jumat, 10 July 2020

Temuan BPK Tahun 2010

GPPP Unjukrasa Kejatisu Minta Umar Zunaidi Ditangkap


>> jack, medan
Dugaan korupsi Dinas Bina Marga Sumut kembali muncul ke permukaan. Elemen masyarakat mendesak pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Bina Marga Sumut yang kini duduk sebagai Walikota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan.

Tuntutan itu muncul saat Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GPPP) Sumut menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Kejati Sumut.

Kordinator GPPP Sumut, Muhammad Yusuf menyebutkan, salahsatu indikasi korupsi di Dinas Bina Marga Sumut yang dipersoal adalah dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan tahun 2008-2009.

Indikasi korupsi di dinas itu berasal dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut bernomor 50/S/VVIII.MDN/02/2010 tertanggal 20 April 2010.

Yusuf memaparkan, beberapa hasil temuan BPK RI Sumut yang dianggap menyalah itu di antaranya, peningkatan Jalan Siborongborong-Sipahutan Kabupaten Taput yang dilaksanakan PT Kuala Mas pada tanggal 12 Juni 2008 dengan anggaran Rp3.637.911.178, dengan kerugian negara mencapai Rp744.433.786.

Kemudian, Peningkatan Jalan Siborongborong-Sipahutar Kabupaten Taput yang dilakukan PT Kuala Mas pada 12 Juni 2008 Rp4.755.671.040 dengan kerugian negara Rp575.120.473.

Ditambah lagi dengan pemeliharaan berkala jalan batas Asahan, Tanjungkasau-Bandarmarsilam Perdagangan Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan PT Tata Permai Indah pada 28 Mei 2008 sebesar Rp3.065.747.359 dengan kerugian negara Rp594.339.875. “Juga ada pemeliharaan berkala Jalan Umar Baki-Pertanian Kota Binjai yang dilaksanakan PT Cipta Prasetya Grup pada 31 Juli 2009 dengan anggaran sebesar Rp985.930.872, kerugian negara Rp816.718.313 karena tidak sesuai spek pada pengerjaan,” jelas Yusuf.

Kemudian, Pembanguna Jalan Tanjungpura-Namu Unggas Kabupten Langkat yang dilaksanakan PT Hidayah Jabbal Rahman pada 4 Agustus 2009 dengan anggaran Rp2.325.889.952.

Pembangunan Jalan Marelan Deliserdang-Tanah 600 di Kota Medan dilaksanakan PT Tri Embun Surya Matio pada 31 Juli2009 dengan anggaran Rp4.346.851.000, kerugian sekira Rp1.739.479.034. “Kalau kita hitung jumlah keseluruhannya banyak sekali, hampir Rp6 miliar penyimpangan yang dilakukan mantan Kadis Bina Marga Sumut, Umar Zunaidi Hasibuan,” papar Yusuf.

Segera Dituntaskan
Berkaitan dengan itu GPPP Sumut meminta kepada Kadis Bina Marga yang baru untuk tidak melakukan apa yang ditinggalkan mantan Kadis BinaMarga, Umar Zunaidi.

Kemudian, kata Yusuf lagi, meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memeriksa mantan Kadis Bina Marga Sumut 2008-2009, Umar Zunaidi beserta bendahara nya yang diduga terlibat korupsi. ”Yang terakhir kami berharap kasus ini segera dituntaskan Kejati Sumut,” pintanya.

Saat unjukrasa di Kejatisu Jumat (22/3), massa GPPP Sumut diterima oleh Staf Humas Kejati Sumut Yos Tarigan. Kepada GPPP Sumut, Yos mengaku akan menyampaikan aspirasi pendemo tersebut kepada pimpinan.

“Terimakasih atas informasi dan suport yang diberikan kepada kami ini. Kami akan menyampaikan aspirasi teman-teman ini kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” kata Yos ***