Rabu, 20 March 2019

Pemko & Kejari Medan Tandatangani MoU


#wasgo, medan

Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara wilayah Pemko Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall Medan, Selasa (19/2/2019) pagi. Tujuan MoU ini dilakukan dilakukan guna mengawal kinerja seluruh aparatur pemerintahan di lingkungan Pemko Medan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dilakukan langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH dan Kajari Medan Dwiharto SH MH. Penandatangan MoU yang dilakukan ini merupakan bentuk pendampingan Kejari Medan kepada Pemko Medan dalam menghadapi persoalan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan.

Usai penandatanganan MoU, Wali Kota mengatakan sangat mengapresiasi pendampingan yang dilakukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejari Medan selama ini. Sebab, Kejari Medan telah membantu Pemko Medan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

Selain itu Wali Kota berharap, penandatanganan MoU dapat menjadikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan lebih disiplin dan tertib. "Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemko Medan agar menjadikan ini sebagai momentum untuk menjalankan tugas yang lebih tertib dan bersih,’’ harapnya.

Penandatanganan MoU diawali dengan pemberian apresiasi dan penghargaan dari Wali Kota Medan kepada Kajari Medan dalam rangka pengawalan dan pendampingan yang telah dilakukan tim TP4D Kajari Medan selama ini, terhadap proyek strategis daerah yang dilaksanakan sehingga tepat aturan, tepat mutu, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

Selain penandatanganan MoU, Pemko Medan juga menyerahkan secara simbolis hibah bangunan kepada Kejari Medan berupa Sekolah Adhyaksa yang terletak di Jalan H M Said Medan.

Sementara itu Kajari Medan Dwiharto SH MH menyambut baik atas MoU yang dilakukan antara Kajari Medan dengan Pemko Medan. ‘’Kami selaku pendamping dan pengawal penyelenggara pemerintahan, bertugas memberikan bantuan hukum kepada Pemko Medan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah perdata dan tata usaha negara. Semoga melalui MoU ini seluruh kinerja aparatur di lingkungan Pemko Medan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian seluruh penyelenggara pemerintahan terhindar dari jeratan hukum,’’ ungkap Dwiharto.***