Senin, 22 July 2019

Minta Aparat Bongkar Praktik Mafia Tanah di Medan

PN Medan Eksekusi 163.004 M2 Lahan di Padang Bulan


# jack, medan

Pengadilan Negeri (PN) Medan melaksanakan eksekusi terhadap 163.004 M2 lahan di Jalan Abdul Hakim Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal dan Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Sunggal hari ini, Rabu (2/11).

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi PT Bumi Mansyur Permai Zakaria Bangun, SH MH kepada wartawan, Selasa (1/11) di Medan menyikapi surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi oleh Ketua PN Medan tertanggal 26 Oktober 2016 bernomor 695/Pdt.G/2012/PN.Mdn  yang ditandatangani Taviv Dwiyatmiko, SH, MH selaku Panitera atas nama Ketua PN Medan, sesuai dengan putusan MA (Mahkamah Agung) RI No909 K/PDT/2015 tertanggal 11 Agustus 2015.

Surat pemberitahuan eksekusi atau pelaksanaan pemeriksaan setempat ini disampaikan kepada pemohon eksekusi PT BMS melalui kuasa hukumnya Zakaria Bangun, SH MH dan para termohon eksekusi (PT Cs) untuk menghadiri pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam penetapan  putusan MA yang menyatakan “tanah objek perkara milik PT BMP dan surat-surat bukti pemilikan tanah sah secara hukum”.

Zakaria berharap, pelaksanaan eksekusi dapat berjalan aman dan lancar, apalagi pemberitahuan eksekusi telah disampaikan kepada Kapoldasu, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Kapolresta Medan maupun Kapolsek Sunggal yang tentunya akan diturunkan pengamanan ke lokasi eksekusi yang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Diakui Zakaria, pihaknya sudah cukup lama berjuang untuk mempertahankan hak-haknya. Akhirnya menghasilkan keputusan yang sangat melegakan, yakni  Mahkamah Agung RI melalui keputusannya No909K/PDT/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 menyataan, bahwa tanah objek berperkara di Kelurahan Tanjung Rejo dan Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota sah milik PT BMP dan bukti-bukti kepemilikan tanah sah secara hukum.

Awalnya, tandas Zakaria, perkara ini timbul akibat terbitnya sertifikat hak milik  diatas tanah milik pemohon eksekusi (PT BMP) sebanyak 12 sertifikat atas nama PT Cs, kemudian termohon eksekusi PT Cs menggugat pemohon eksekusi sebagai tergugat dalam Konpensi/penggugat dalam Rekonpensi.

“Ditingkat PN Medan tertanggal 2 Juli 2013, PT BMP dikalahkan sebagai tergugat dalam Konpensi/penggugat dalam Rekonpensi.  Kemudian atas putusan PN Medan itu, PT BMP naik banding. Pada tingkat banding, PT (Pengadilan Tinggi Medan) No339/PDT/2013/PT.Mdn, 30 April 2014 membatalkan putusan PN Medan No695/Pdt.G/2012/PN dan menolak gugatan PT Cs serta mengabulkan gugatan Rekopensi PT BMP,” ujar Zakaria Bangun.

Namun persoalan ini tidak berhenti disitu, tandas Zakaria, atas putusan PT tersebut, PT Cs mengajukan permohonan kasasi, akan tetapi kasasi tersebut tetap dikalahkan oleh putusan MA tertanggal 11 Agustus 2015 sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan atau menolak permohonan kasasi PT Cs.

Zakaria merasa bangga, bahwa kebenaran sudah dapat ditegakkan kembali dengan pelaksanaan eksekusi yang digelar, hari ini Rabu (2/11). “Dengan pelaksanaan eksekusi hari ini, banyak warga masyarakat diselamatkan, tanah-tanahnya yang selama ini diklaim oleh PT Cs sebagai hak miliknya, ternyata sudah dapat dikembalikan, setelah keluarnya keputusan MA yang berkekuatan tetap. Kini posisi masyarakat pemilik tanah semakin kuat,” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Sumut ini berharap kepada aparat penegak hukum, setelah eksekusi ini dilaksanakan, tentunya sudah bisa dibongkar praktik-praktik mafia tanah yang selama ini menguasai tanah masyarakat di Sumut. “Jujur kuakui, persoalan tanah ini sudah kita sampaikan ke Komisi III DPR-RI dan Mabes Polri, untuk menyelidiki permainan mafia tanah dibalik persoalan tanah di Sumut,” tandasnya. ***