Jumat, 24 May 2019

KPU Sumut Enggan Ikut MoU Keterbukaan Informasi


# jack, medan

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), Komisi Informasi Sumatera Utara menggelar kerja sama kelembagaan, yakni Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ombudsman di Rumah Makan Kalasan Jalan Iskandar Muda Medan, Senin (24/10/2016).

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R. Rasahan, Ketua Ombudsman Abyadi Siregar, serta Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumut, Zaki Abdillah. Komisi Informasi Provinsi Sumut selaku pemrakarsa mengatakan dengan adanya nota kesepahaman  ini bisa lebih mengawasi dan mengawal penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPUD Sumut.

Namun, penandatanganan MOU dilakukan tanpa kehadiran KPUD Sumut. Ketidakhadiran KPUD Sumut sangat disayangkan oleh ketiga lembaga tersebut. “Harusnya mereka (KPUD Sumut) hadir, karena mereka penyelenggara pemilu,” ujar Syafrida R Asahan selaku Ketua Bawaslu Sumut.

Abyadi Siregar, Ketua Ombudsman Sumut mengatakan bahwa dia turut kecewa kepada KPUD Sumut. Wakil Ketua KIP Sumut, Mayjen Simanungkalit mengatakan sebelumnya KPUD Sumut sudah mengkonfirmasi untuk hadir. “Tapi hari Sabtu (22/10/16) dibilang kalau mereka engga bisa hadir,” ujarnya kepada

KPU Sumut sebagai pelaksana pemilu tidak kelihatan hadir dalam acara ini.

Wakil Ketua Informasi Publik yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia, Mayjen Simanungkalit menjelaskan bahwa KPU Sumut mengundurkan diri dalam pelaksanaan penandatanganan ini.

"Hari Jumat saya hubungi masih bersedia, tapi di hari Sabtu mereka menghubungi saya untuk bilang tak bisa hadir," sebut Mayjen.

Saat ditanya alasan ketidakhadiran KPU, Mayjen mengungkapkan, KPU Sumut menyebutkan bahwa ada instruksi dari KPU RI untuk tidak menandatangani MoU. "Mereka bilang ada instruksi dari KPU RI. Kami menyesalkan hal ini," sambungnya. ***