Jumat, 10 July 2020

Terkesan Diskriminatif Pendidikan

DPRDSU Desak Disdiksu Cabut Izin Sekolah RSBI di Sumut


>> jack, medan

Kalangan DPRD Sumut mendesak Disdiksu (Dinas Pendidikan Sumut) untuk segeramencabut izin-izin sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) yangberoperasi di Sumut pasca adanya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yangmenghapuskan keberadaan RSBI, karena sekolah tersebut sangat diskriminatif dalam duniapendikan serta memecah-belah ekonomi masyarakat.

Penegasan itu diungkapkan Wakil Ketua FP Golkar DPRD Sumut Drs Biller Pasaribu dan anggota FP Demokrat Guntur Manurung, SE kepada wartawan, Kamis (10/1) di DPRD Sumut menanggapi adanya keputusan MK yang menghapuskan keberadaan sekolah-sekolah RSBI di Indonesia.

“Kita sangat mendukung keputusan MK yang menghapuskan keberadaan sekolah RSBI, karena sekolah tersebut identik dengan sekolah kapitalis atau hanya orang-orang berduit saja yang sangggup menuntut ilmu di sekolah tersebut. Ini sama saja dengan memecah-belah perekonomian masyarakat, persis dengan sekolah di zaman penjajahan Belanda yang hanya orang-orang tertentu saja bisa sekolah,” tegas Biller.

Selain itu, tegas Biller yang juga anggota dewan Dapil VIII Wilayah Tapanuli itu, sekolah RSBI nyata-nyata telah menciptakan kesenjangan pendidikan antara siswa berduit dengan siswa yang kurang mampu, sehingga sangat tidak tepat diterapkan di Indonesia. Jika keberadaannya tetap dipertahankan, Indonesia akan melahirkan generasi berbeda kesenjangan.

“Bagi kita, RSBI tidak perlu ada, karena hanya menghabis-habiskan anggaran, baik untuk menyewa guru-guru dari luar maupun sarana lainnya. Tapi alangkah baiknya, berdayakanlah sekolah-sekolah yang ada dengan peningkatan fasilitas, sarana-prasarana, guru-guru yang berpotensi agar melahirkan generasi muda yang handal,” tegas Biller sembari menyatakan, alangkah baiknya anggaran menyewa guru dari luar digunakan untuk biaya menyekolahkan guru-guru.

Hal senada juga diungkapkan Guntur Manurung, bahwa keberadaan RSBI sangat tidak efektif dalam meningkatkan dunia pendidikan, tapi justru cederung untuk meraup uang rakyat dengan dalih dunia pendidikan. “Makanya, selain dicabut izinnya, perlu segera diaudit anggaran di sekolah RSBI tersebut, karena terkesan hanya untuk mencari keuntungan bagi segelintir oknum,” tegas Guntur.

Lagi pula tegas Guntur yang juga politisi Partai Demokrat Sumut itu, keberadaan RSBI ini sudah ditentang masyarakat sejak zaman penjajahan Belanda. Tapi kenapa jutru Kemendiknas “mengadopsi” manajemen pendidikan kapitalis seperti itu. Hak ini perlu menjadi perhatian serius bagi Disdiksu, segera tutup dan cabut izin sekolah RSBI, karena operasionalnya sudah berujung kepada bisnis.

Berkaitan dengan itu, Biller Pasaribu dan Guntur Manurung mendesak Disdiksu segera mendata jumlah sekolah RSBI yang beroperasi di Sumut untuk selanjutnya dilakukan penutupan pasca keluarnya putusan MK yang menghapuskan keberadaan sekolah yang cederung ke bisnis, karena keberadaanya sangat bertentangan dengan UU Pendidikan No20/2003. ***