Senin, 22 July 2019

BPN Medan Sosialisasi Pendataan Lahan Sari-Rejo


# rijam, medan

Puluhan masyarakat Kelurahan Sari - Rejo, Kecamatan Medan Polonia padati sosialisasi sosialisasi terkait lahan Sari - Rejo, Senin, (31/10/2016). Di Aula untuk mendengar arahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Syaiful.

Pantauan di kantor Kelurahan, dalam sosialisasi pendataan itu, selain Syaiful, juga hadir Kepala Dinas Logistik Lanud Soewondo, Letkol (Tek) M Hadis dalam pertemuan tersebut.

"Kami waktu tanggal 17 Oktober kemarin, bersama tiga staf dan Formas di Jakarta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI. Kesimpulannya, diberi waktu 45 hari untuk mendapatkan data," ujar Syaiful kepada puluhan masyarakat.

Lanjut dikatakannya, data yang dimaksud ada penguasaan fisik dan yuridis oleh masyarakat Kelurahan Sari Rejo. Data itu, kata dia, untuk disampaikan kepada instansi terkait yang menangani persoalan tanah tersebut. Termasuk DPR - RI dan Kementerian Keuangan. "Tolong bantu kami sejelasnya," pinta Syaiful.

Dia menambakan, data yuridis itu berupa fotocopy KTP. Kemudian, surat terakhir tanah yang ditempati. Seperti dibeli dari siapa dan tahun berapa. Selain itu, jangan lupa fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat serta terakhir, fotocopy kartu keluarga.

"Formulir juga nanti diisi yang di dalam formulir itu diketahui oleh Kepling, Lurah dan Camat. Tentara juga sudah capek (soal tanah Sari Rejo) dan ini juga saya dengar persoalannya sudah lama. Kami (BPN Kota Medan) ingin coba mengupayakan ini. TNI juga pengen nyaman," tambah Syaiful.

Lebih jauh, Syaiful menyebutkan, ada empat tim yang dibentuk untuk menangani pendataan fisik dan yuridis tanah di Kelurahan Sari Rejo ini. Keanggotaan empat tim itu, sambung dia, juga turut melibatkan Kepling, Lurah, Camat hingga personel TNI - AU.

"Supaya kita dibilang netral dengan melibatkan TNI AU dan juga, karena TNI yang mendaftarkan ini (tanah Sari Rejo) ke Kementerian Keuangan. Kami Kantor Pertanahan Kota Medan, menyiapkan tim untuk penyelesaian ini," ujarnya.
Sementara, Ketua Formas Sari Rejo, Riwayat Pakpahan meminta kepada seluruh warga yang bermukim di Kelurahan Sari Rejo, secepatnya menyiapkan berkas yang diminta oleh BPN Kota Medan. Memang menurut Pakpahan, kalau sosialisasi BPN Medan kepada puluhan masyarakat itu, merupakan tahapan daripada penyelesaian persoalan tanah tersebut.

"Namun, Presiden RI Joko Widodo selaku Panglima tertinggi di negara ini, sejatinya dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tanah di Kelurahan Sari Rejo ini. Kepada DPR - RI, saya berharap, tahapan penyelesaian ini dapat dikawal hingga tuntas selaku wakil rakyat yang telah menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Sari Rejo," tandas Pakpahan. 

Informasi sebelumnya, sengketa lahan seluas 260 hektar yang sudah dimenangkan oleh masyarakat Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia namun diklaim oleh Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo Medan dengan mendaftarkannya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akhirnya menemui titik terang. Pasalnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR - RI) yang duduk di Komisi I, II dan III, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas persoalan tersebut dengan instansi terkait. ***

Photo ; Kepala BPN Medan, Syaiful (pegang mic) dalam sosialisasi pendataan tanah di kelurahan Sari - Rejo