Rabu, 14 November 2018

Batagor Ihsan Tunggak Pajak Restoran Rp 90 Juta

Wajib Pajak Tolak Tandatangani BAP


>> wasgo, medan

Rumah Makan Batagor Ihsan di Jalan Setia Budi Medan Sunggal menunggak pajak restoran di tahun 2012 ke Pemko Medan mencapai Rp 93,3 juta. Tunggakan pajak itu akibat tidak disetorkannya pajak restoran yang sudah ditetapkan ke Pemko Medan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan.

Meski menunggak, pihak pengelola Batagor Ihsan enggan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan oleh Tim Terpadu Penegak Perda Kota Medan saat melakukan menagihan, Selasa (19/2). Tim yang beranggotakan Satpol PP, Dispenda Kota Medan, Disbudpar Kota Medan, Kodim I/BS, Polresta Medan, Kejari Medan dan unsur Kecamatan Medan Sunggal ini bahkan sempat menunggu lama di lokasi.

Saat datang, tim hanya diterima oleh Penanggungjawab Rumah Makan Batagor Ihsan, Ahmad Hadrian. Dilokasi, Ahmad pun tidak bisa mengambil keputusan apapun. Ahmad terlihat berulang kali menelfon pimpinan dan owner usaha tersebut yang berada di Jakarta.

Meski berulang kali menelpon pimpinannya, namun Ahmad tetap tidak diberikan kewenangan pada pimpinan untuk mengambil keputusan pada tim yang dipimpin Kasatpol PP Medan Sofyan dan Kadispenda Kota Medan HM Husni itu. "Kami cuma meminta, bapak menadatangani BAP saja. Nanti akan kita tindaklanjuti lagi. Ini akan menjadi berkas kita. Lalu, nanti akan kita proses," kata Kadispenda Kota Medan HM Husni.

Namun, Ahmad tetap menolak untuk menandatangani BAP. Ahmad menilai dirinya tidak berikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah itu termasuk dalam menandatangani BAP. "Saya tidak mendapatkan izin dari pimpinan pak. Mohon maaf," kata Ahmad pada tim.

Ahmad juga sempat menyampaikan informasi pada Kasatpol PP Kota Medan Sofyan kalau pemilik atau pemodal usaha Batagor Ihsan itu salah satunya adalah anggota DPR RI. Namun, meski disampaikannya pada tim, Sofyan dan Husni menyatakan tidak peduli siapa pun itu, masalah ini menyangkut tunggakan pajak daerah.

"Ini tidak ada izin HO dan izin operasional (IUP) rumah makannya juga. Jadi, bisa saja hari ini kita tutup, karena selain tidak punya izin. Kalian juga menunggak pajak restoran. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalian harus menyelesaikannya dalam satu minggu ini," tegas Sofyan pada Ahmad.

Setelah dari Batagor Ihsan, tim menuju Hotel Sunggal di Jalan Gatot Subroto Medan. Di Hotel Sunggal, tim diterima oleh Manager Hotel Rahmat. Saat tim datang, Rahmat memberikan penjelasan bahwa pihaknya sudah datang ke Dispenda Kota Medan dengan etikat akan menyelesaikan tunggakan pajak dengan melakukan pencicilan.

"Kita memang meminta waktu, karena kemaren kita sedang lakukan renovasi bangunan hotel. Saya sudah datang ke Dispenda Kota Medan untuk membicarakan tunggakan pajak hotel ini akan kita selesaikan dengan cara mencicil. Yang pasti, kita akan menyelesaikan tunggakan ini," ujar Rahmat.

Kadispenda Kota Medan HM Husni menjelaskan untuk masalah Rumah Makan Batagor Ihsan. Pihaknya akan melihat etikat manajemen dalam menyelesaikan tunggakan pajak satu pekan kedepan. Jika tidak ada etikat baik seperti yang dilakukan manajemen Hotel Sunggal, maka dirinya akan berkordinasi pada Kasatpol PP Kota Medan untuk melakukan penutupan tempat usaha.

"Kita akan lakukan tindakan maksimal berupa penyegelan dan penutupan usaha melalui Satpol PP dan tim lainnya. Kita hanya meminta yang menjadi hak Pemko Medan. Itu pungutan pajak, bukan beban dari pengusaha. Karena itu dipungut dari pengguna jasa. Mereka wajib pajak yang sudah punya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jika tidak akan kita ambil tindakan," jelasnya.

Selain dua usaha diatas, dalam satu bulan ini. Tim menargetkan akan menyelesaikan tunggakan pajak restoran dan hotel tahun 2012 sebesar Rp 2 miliar lebih. Tunggakan itu antara lain dari Paparon Pizza Rp 87,2 juta, Hotel Semarak Internasional Rp 401,8 juta, Traveller Suite Hotel Rp 202,7 juta, Hotel Sakura Rp 60,7 juta, El Bruba Rp 31,6 juta, Hotel Royal Printis Rp 134,6 juta, ACC Group Rp 317,9 juta, Griya Dome Rp 230,9 juta dan Ayam Penyet Jogja Rp 55,4 juta. ***