Rabu, 14 November 2018

Rugikan Keuangan Daerah, Pemprovsu Didesak Kembalikan Dana Biro Umum


>>may, medan

Tim Perumus Panitia Khusus Akuntabilitas Keuangan Daerah DPRD Sumatera Utara mendesak Pemprov Sumut segera mengembalikan puluhan miliar dana biro umum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan terindikasi merugikan keuangan daerah. "Gubernur dalam hal ini Gatot Pujo Nugroho diminta segera mengambil langkah konkrit, bertanggungjawab serta mengembalikan indikasi kerugian keuangan daerah terkait dugaan penyimpangan anggaran di Biro Umum Pemprov Sumut tersebut," kata Murni Eliester Verawaty Munthe SE, mewakili tim perumus Pansus Akuntabilitas DPRD Sumut saat membacakan laporan hasil kerja Pansus, pada paripurna Akuntabilitas Keuangan Daerah DPRD Sumut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2011, Senin (18/3) di DPRD Sumut.
Sebagaimana tertulis dalam laporan Pansus dari hasil LHP BPK RI tersebut, pada tahun anggaran 2011 terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah melakukan kesalahan tehnis maupun kesalahan administrasi dalam mengelola keuangan yang diyakini menimbulkan kerugian atas keuangan daerah.
Sebelumnya Pansus Akuntabilitas telah mengadakan Rapat Kerja dengan sejumlah SKPD termasuk Biro Umum Setdaprovsu guna menindaklanjuti LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut atas LKPD tahun anggaran 2011, yang menemukan sejumlah indikasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Untuk itu, kata pansus akuntabilitas meminta Gubsu dan seluruh pimpinan SKPD Pemprovsu selaku pengguna anggaran segera mengupayakan pengembalian kerugian keuangan daerah.
Adapun rincian indikasi kerugian kas pada bendahara pengeluaran pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provsu tekor sebesar Rp9.029.575.785.
Temuan itu telah ditandatangani Polda Sumut dan masih dalam proses karena masih ada berkas yang harus dilengkapi.
"Gubernur harus mengambil langkah konkrit meminta kepda Kepala Biro Umum segera memperoses sisa kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar angka tersebut.
Selanjutnya juga terjadi ketekoran kas pada bendahara pengeluaran pembantu pejabat pengelola keuangan daerah pada Biro Umum tahun anggaran 2011 sebesar Rp916.500.000. Sesuai surat Gubenur Sumut no 700/7567 tanggal 7 Agustus 2012 kepada Kepala Biro Umum Setdaprovsu untuk segera memproses sisa kak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun hingga saat ini tidak ada tindaklanjut.
Kemudian temuan retribusi tempat penginapan/pesangrahan yang dikelola Biro Umum kurang diterima oleh Pemprov Sumut sebesar Rp 165.722.330. Di antaranya sebesar Rp106.218.00 disalahgunakan Bendahara Penerima Biro Umum.
Pada saat itu pihak Biro Umum Setdaprovsu menyatakan sedang mengkaji penyebab penyalahgunaan penerimaan oleh Bendahara Penerima Biro Umum TA 2011 sebesar Rp1106.218.000 dan tunggakan setoran sebesar Rp16.009.585 serta sedang melakukan pengujian terhadap tagihan yang sudah dibayar sebesar Rp29.685.720.
Ketekoran kas pada bendahara pengeluaran pembantu pejabat pengelola keuangan daerah pada Biro Umum TA 2011 sebesar Rp916.500.000.
Pajak yang dipugut Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum TA 2011 sebesar Rp585.566.998 dan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.285.305.209 tidak disetorkan ke kas negara.
Kemudian realisasi Anggaran Belanja rutin Biro Umum TA 2011 berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.685.800.297.
Selanjutnya realisasi Belanja Biro Umum Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp4.657.878.907 tanpa dilakukan pengesahan Spj dan termasuk diantaranya sebesar Rp1.313.985.169,48 terindikasi disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum.
Adapun komposisi pimpinan dan anggota Pansus akuntabilitas keuangan daerah DPRD Sumut bertindak sebagai kordinator Pimpinan DPRD Sumut, diketuai Taufik Hidayat (Fraksi PKS), Wakil Ketua Ir H Syahrial Harahap (Fraksi PAN), dan Sekretaris Hj Meilizar Latif SE MM ( Fraksi Partai Demokrat). Komposisi dilengkapi 13 anggota dari berbagai frakksi.
Sedangkan tim perumus terdiri dari, Guntur Manurung (Demokrat), Mulkan Ritongan (Golkar), Alamsyah Hamdani (PDI Perjuangan), Taufik Hidayat (PKS), Syahrial (PAN). Fasiruddin Daulay (PPP), Murni Ester (PDS), Hamamisul Bahsan (Hanura), Rahmiana Pulungan (PPRN) dan Imam B Nasution (Gerindra).
Pada paripurna yang dihadiri Sekdaprovsu H Nurdin LUbis tersebut, tim perumus mendesak pihak Pemprovsu untuk menyikapi persoalan itu dengan melakukan penelaahan secara mendalam melakukan klarifikasi serta mencari solusi penyelesaian hasil temuan BPK RI tersebut.

Tarukim
Pada paripurna tersebut Murni Ester juga membacakan hasil tim perumus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ketidakwajarannya oleh Dinas Tarukim Provsu di sektor pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) di Jalan Pancing yang terindikasi merugikan keuangan daerah.
Temuan pekerjaan rangka atap dan penutup atap pada pekerjaan pembangunan GSG tidak diyakini kewajaran harganya pada Dinas Tarukim.Sesuai Surat Gubernur Sumut nomor 700/7571 tanggal 6 Agustus 2012 kepada Kepala Dinas Tarukim Sumut untuk menghitung kewajaran pekerjaan rangka atap dan penutup atap dan menarik denda keterlambatan bagi penyedia jasa sebesar Rp18.977.000. yang sampai dengan saat ini belum ada pengembalian.

"Kita minta Gubernur mengambil langkah-langkah konkrit pengembalian kerugian keuangan daerah tersebut," kata Murni. ***