Selasa, 21 November 2017

Minta Pertamina Keluarkan Kartu Kendali

Gubsu : Warga Mampu Jangan Gunakan Gas Subsidi


#jack, medan

Gubernur Sumatera Utara (Sumu) Dr HT Erry Nuradi mengimbau agar masyarakat mampu dan aparatur sipil Negara (ASN) tidak lagi menggunakan gas 3 kg yang merupakan hak dari warga kurang mampu (miskin). Selain itu, dirinya juga meminta Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi barang subsidi agar tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi General Manager (GM) PT Pertamina (Persero) MOR 1 Erry Widiastono bersama jajaran, di ruang kerjanya Selasa (14/11/2017). Menurutnya pasokan gas subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak dapat diawasi pendistribusiannya apakah tepat sasaran atau tidak. Karena itu, merupakan peluang terjadinya pengoplosan dari tabung 3 kg ke tabung 5-12 kg dengan harga yang lebih mahal dan menyebabkan kuota gas subsidi untuk masyarakat miskin berkurang.

“Berapa sebenarnya kebutuhan gas subsidi itu bisa diambil datanya dari BPS (Badan Pusat Statistik). Tetapi yang terpanting adalah perlu ada pengawasan. Karena tanpa ada kendali, berapapun kuota yang diberikan, bisa saja masih tetap kurang,” ujar Gubernur yang menerima informasi adanya pengurangan kuota sebanyak 1.000 ton gas subsidi untuk tahun 2017 dari pemerintah pusat.

Untuk itu Gubernur mendorong agar Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi gas subsidi tersebut. Penerapannya sendiri dapat dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal pengawasannya. Sebab lanjut Erry,  setidaknya ada 10 persen keluarga tergolong miskins dari data BPS atau sekitar 1,4 juta dari 14 juta jiwa penduduk Sumut.

“Tetapi kalau memang ada aturannya, Pertamina harus konsisten. Tanpa kartu tidak bisa mendapatkan gas 3 kg. Makanya kita akan buat Pergub (Peraturan Gubernur) tentang pengawasan terpadu. Kalau kita bisa buat, tentu ini akan jadi langkah baik,” jelasnya.

Mendorong penggunaan gas non subsidi bagi masyarakat mampu, Gubernur juga mengimbau agar masyarakat yang tidak masuk kategori miskin khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak menggunakan gas bersubsidi. Untuk selanjutnya, dirinya mengajak warga Sumut beralih menggunakan gas 5,5 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat bukan miskin.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang mampu, begitu juga ASN untuk tidak lagi menggunakan tabung gas 3 kg, karena itu hak mereka yang kurang mampu. Makanya saya sampaikan agar dikeluarkan kartu kendali, jadi tidak semua bisa membeli gas subsidi kecuali mereka benar-benar tidak mampu. Kita konversikan saja kepada penggunaan gas non subsidi,” pesan Erry.

Sementara PT Pertamina (Persero) MOR 1 Erry Widiastono menyambut baik dukungan Pemprov Sumut untuk mengeluarkan kartu kendali penggunaan gas subsidi 3 kg. Sebab diakuinya dengan pengurangan kuota oleh pemerintah pusat pada APBN Perubahan 2017 sebanyak 1.000 ton gas dari 338.221 menjadi 337.221 ton pertahun, diprediksi akan terjadi kekurangan pasokan di akhir tahun mendatang khusus untuk ‘gas melon’ tersebut.

“Jadi kami sangat menyambut apa yang disarankan Pak Gubernur, luar biasa sekali. Ini di luar dugaan kami, jadi beliau sangat mendukung untuk diterbitkannya kartu kendali. Kami akan terbitkan kartu kendali untuk masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi didasarkan kepada data BPS Sumut,” katanya.***