Rabu, 14 November 2018

KPPU Awasi Kemitraan Perkebunan Sawit


#amelia, medan
Pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) akan membentuk Deputi Pengawasan dalam melindungi usaha kecil dan menengah, sehingga para pelaku usaha lebih terlindungi dalam menjalankan usahanya, khususnya di sektor perkebunan sawit.

"Pengawasan kemitraan ini sangat penting, mengingat salah satu sumber perekonomian Sumatera Utara dari perkebunan. Dengan adanya pengawasan ini maka bentuk pelanggaran bisa dihindari dan para usaha kecil dan menengah terlindungi," ungkap Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih didampingi Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak serta Kasi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sumatra Utara, Indra Gunawan Girsang dan Praktisi Hukum Rahmat Sorialam Harahap, usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit yang berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis (13/9/2018).

Rahmat selaku praktisi hukum menegaskan sangat mendukung adanya perjanjian. "Para pelaku usaha kecil dan menengah bisa terlindungi ketika ada perjanjian yang dilanggar oeh pengusaha,” sebutnya.

Hal senada dikemukakan Indra Gunawan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun kabupaten/kota mendukung upaya pendampingan hukum antara pelaku usaha, baik itu kelompok tani maupun dengan PKS.

"Jadi kita mendukung dari sisi pembinaan sehingga kelompok tani terlindungi tidak di sektor kelapa sawit akan tetapi sektor lainnya yang berkaitan dengan perkebunan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian usaha, bahkan pihak bersama-sama KPPU ikut melakukan pengawasan kemitraan dan melakukan pencegahan dan penindakan," ucapnya.

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Ramli sangat mengapresiasi kehadiran sejumlah institusi terkait. “Intinya mereka bisa memahami tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha,’ ujarnya.

Ramli mengklaim telah mendapat laporan adanya pelanggaran dan pihaknya akan memanggil pelaku usaha tersebut untuk mengklarifikasinya. "Kita menginginkan agar semua prasyarat tersebut terpenuhi dan pelaku usaha mikro ini terlindungi," tandasnya. ***