Selasa, 21 November 2017

Kemenkeu Sediakan Pinjaman Ultra Mikro Bagi Ibu


#jack, medan

Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan akan menggelar sosialiasi tentang pembiayaan ultra mikro atau Umi yang dikhususkan kepada kaum ibu di Indonesia. Program ini disebutkan memberi kemudahan kepada masyarakat dengan pinjaman tanpa jaminan hingga Rp10 juta.

Hal ini diungkapkan Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Sochif Winarno saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Senin (6/11/2017). Hadir diantaranya Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas S Sitorus, dan perwakilan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kemenkeu Hariyatmoko.

Sosialisasi pembiyaan Umi kata Sochif, menyasar kelompok ibu yang ingin meningkatkan usaha kecilnya namun punya keterbatasan akses terhadap modal karena faktor ketiadaan jaminan yang sering menjadi syarat untuk pinjaman/kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sebab dari jumlah 61 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, berdasarkan penelitian BPS dan BPK, yang dapat mengakse Kredit Usaha Rakyat (KUR) hanya sekitar 17 juta.

“Arinya ada gap (jarak) sebanyak 44 juta (UMKM). Ternyata tidak bisa terlayani karena jaminan tetap. Sementara kita ketahui, yang usahanya kecil biasanya tidak memiliki jaminan (anggunan),” sebut Sochif.

Untuk alokasinya, Sochif menyebutkan bahwa aka nada tiga lembaga yang akan menjadi tempat penyalurannya yakni PT PNM dengan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Pegadaian serta PT Bahana Artha Ventura (BAV) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Sedangkan jumlahnya diberi amanah sebesar Rp1,5 Triliun yang akan dibagikan ke tiga perusahaan tersebut.

“Karena ini kami perlu media komunikasi dan sosialisasi ke masyarakat. Polanya sistem kelompok, dan masing-masing calon penerima harus ada pendampingan tentang bagaimana usaha yang bagus dan tata cara pemasarannya,” jelasnya.

Syarat untuk bisa menerima bantuan pembiayaan UMI ini katanya, menyertakan data kependudukan seperti KTP dan KK. Selain itu, belum pernah mendapatkan pinjaman dari program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah ada sebelumnya. Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait yang mengalokasikan anggaran pembiyaan ini melalui Kemenkeu.

“Upaya kita ini juga akan dilakukan dengan kegaitan sosialiasi program UMI dan TOT SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) kepada KPPN (kantor pelayanan perbendaharaan Negara) daerah, Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan termasuk dari kabupaten/kota. Kami juga bekerjasama dengan kominfo untuk bentuk aplikasinya, agar tidak salah sasaran,” katanya sembari mengatakan suku bunga pinjaman tersebut sebesar 2-4 persen setahun sekaligus upaya memutus mata rantai tengkulak.***