Rabu, 23 October 2019

Jangan Gara-gara Kadis dan Pokja, Reformasi Birokrasi Terkendala

DPRDSU Desak Gubsu Evaluasi Kadis LH dan Pokja 052-PK


# jack, medan

Komisi D DPRD Sumut meminta Gubsu HT Erry Nuradi mengevaluasi kinerja Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Provsu dan Pokja  (Kelompom Kerja) 052-PK di Unit Layanan Pengadaan (UPL) Provsu,  terkait kasus “penghapusan” atau  “penghilangan” paket proyek renovasi gedung laboratorium  dari data atau jadual tayang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)  berbiaya Rp1,9 miliar di DLH  Provsu.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Senin (28/8) di DPRD Sumut menanggapi  adanya pengaduan rekanan yang merasa dirugikan akibat penghapusan atau penghilangan paket proyek renovasi gedung laboratorium dari data atau jadual tayang LPSE pada Rabu malam 5 Juli lalu.

“Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di jajaran Pemprovsu yang sedang giat-giatnya digerakkan Gubsu, alangkah baiknya Kadis LH dan Pokja 052-PK UPL Provsu segera dievaluasi kinerjanya, jangan gara-gara adanya “permainan proyek” ini, gerakan reformasi birokrasi di jajaran Pemprovsu jadi terkendala,” tandas Baskami.

Tentu semua pihak mengetahui, tandas Baskami, Gubsu saat ini tengah membenahi pemerintahan di Pemprovsu dengan menghilangkan seluruh kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya merugikan keuangan daerah maupun masyarakat, sehingga sangat tidak tepat, jika masih ada oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kurang mendukung kebijakan orang nomor satu di daerah ini.

“Dengan adanya protes maupun pengaduan resmi  rekanan kepada Inspektorat Provinsi (Irprovsu) menyangkut kejanggalan maupun dugaan kecurangan dalam proses tender paket proyek yang dibiayai APBD Sumut, patut diduga telah terjadi permainan. Disini kita sangat berharap kepada Gubsu untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dengan mengevaluasi kinerja Kadis LH maupun Pokja UPL tersebut,” tandas Bendahara F-PDI Perjuangan ini.

Selain itu, ujar Ketua Badan Kehormatan Dewan ini,  pihaknya berharap kepada Gubsu untuk segera memerintahkan  Irprovsu memeriksa Kadis LH maupun Pokja 052-PK UPL Provsu untuk mempertanggungjawab tentang penghapusan  atau penghilangan paket proyek yang  sudah merugikan para rekanan dimaksud.

“Patut mengundang tanda tanya besar, mengapa dilakukan pembatalan sepihak terhadap pekerjaan tersebut dengan modus penghapusan atau penghilangan nama maupun data-data pekerjaan dari daftar paket pekerjaan di malam hari. Jangankan rekanan, kita juga merasa aneh dan janggal, ada apa kog tiba-tiba dibatalkan,” tandas Baskami seraya mendesak Irprovsu bertindak cepat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur CV Aretpank Projeck Citra Sarana (APCS) Medan Ronald GT Sinambela telah mengadukan kasus penghapusan atau penghilangan paket proyek renovasi gedung laboratorium ini ke Irprovsu dan berharap agar Pokja 052-PK di ULP Provsu dan Kepala DLH Provsu diperiksa, demi transparansinya seluruh paket proyek di instansi tersebut.   

Menaggapi hal itu, Kepala DLH Provsu Hidayati sudah menyatakan, pembatalan proyek dikarenakan adanya kesalahan atau perbedaan anggaran pada rencana anggaran biaya (RAB) antara angka yang ditetapkan pihak DLH (Rp1,9 miliar) dengan angka yang dibuat pihak konsultan Rp1,8 miliar. Pada saat itu, Hidayati dengan gamblang menegaskan, terjadinya penghapusan proyek merupakan “kesalahan kita semua”.

“Jika memang benar ada perbedaan anggaran biaya pada saat itu, tidak serta merta harus dilakukan pembatalan atau penghilangan nama proyek dari Pokja. Juga tidak perlu dilakukan addendum, karena pihak pengguna jasa dalam hal ini PKK (Panitia Pembuat Komitmen) telah membuat anggaran dengan harga perhitungan sendiri,” ujar Baskami.***