Minggu, 18 August 2019

Soal Eks HGU PTPN 2

Kementerian BUMN Ultimatum Harus Selesai Agustus 2019


#jack, medan

Kunjungan kerja komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara ( DPRD Sumut) ke kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 23/5/2019, perihal distribusi dan pembayaran tanah eks HGU PTPN 2 disambut oleh pejabat kementerian BUMN dengan hasil bahwa penyelesaian tanah eks HGU PTPN 2 ini harus selesai pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2019.

Menurut pejabat yang mewakili menteri BUMN, Fajar saat menerima kunjungan kerja komisi A DPRD Sumut, bahwa waktu satu tahun merupakan kesepakatan dari pemerintah pusat, PTPN 2, BPN dan pemerintah provinsi Sumatera Utara, agar ada limit waktu yang mendorong penyelesaian tanah eks HGU PTPN 2 ini bisa diselesaikan segera. Jika belum juga selesai, maka, pihak pemerintah propinsi melalui Gubernur dapat mengajukan permohonan kembali meminta persetujuan untuk penyelesaian.

Menurut ketua komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, waktu satu tahun yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian BUMN dan kesepakatan bersama tersebut, merupakan waktu yang tidak rasional, sebab, begitu banyak persoalan yang belum selesai secara baik. Apalagi dinamika dilapangan cukup dinamis dengan berbagai persoalan. Salah satunya, menurut Muhri Fauzi Hafiz, adalah soal daftar nominatif penerima tanah eks HGU PTPN 2 yang diputuskan dalam surat Gubernur nomor 181.1/13294/2017.

Dalam surat tersebut,  kalangan DPRD Sumut menemukan nama-nama yang terkesan hanya sebagai pelengkap dari daftar yang diragukan kesahihannya.

"Sebagai contoh ada satu nama dalam daftar nominatif tersebut yang mendapatkan sampai lima kavling, masing-masing dengan luas yang berbeda-beda, saat hal ini kita tanyakan kepada pemerintah propinsi Sumatera Utara, jawaban mereka tidak tahu, sementara nama-nama itu ada dalam daftar nominatif penerima tanah lahan eks HGU PTPN 2. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan daftar nominatif hanya topeng guna kepentingan kelompok tertentu untuk dapat menguasai tanah secara legal," ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan melalui pesan WhatsApp yang diterima pada Sabtu, 25/5/2019.

Sebagaimana diketahui berdasarkan keputusan yang dikeluarkan lembaga BPN RI melalui SK Nomor 42, 43, 44 dan 10 pada tahun 2002 dan tahun 2004, direkomendasikan seluas 5.873,06 Ha tanah PTPN 2 dikeluarkan dari HGU. Proses ini sudah dimulai sejak tahun 1999/2000. Sesuai tahapan yang sudah berjalan saat ini diketahui kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 yang lalu, Gubsu T Ery Nuradi, telah memberikan daftar nominatif usul penghapusbukuan tanah eks HGU PTPN 2 seluas 2.216,28 Ha.

"Komisi A DPRD Sumut tetap menyarankan agar Gubsu saat ini, tetap melakukan verifikasi,  monitoring dan evaluasi terhadap proses yang sedang berjalan, apalagi jika ternyata dugaan kita benar bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai tanah eks HGU PTPN 2 dengan cara yang tidak benar sampai mengorbankan kepentingan pihak-pihak yang seharusnya layak menerima lahan atas nama aturan yang berlaku." ujar Muhri Fauzi Hafiz mengakhiri. (*)