Minggu, 18 August 2019

Selamatkan Nelayan Teri Medan, Gubsu Diminta Gunakan Diskresi


#jack, medan

 Gubernur Sumut Edy Rahmayadi diminta melakukan diskresi tentang penggunaan alat tangkap ikan pada zona atau jarak tertentu di perairan laut Provinsi Sumut. Hal ini salahsatu cara agar para nelayan teri bisa melaut. 

Sebab, sejak adanya Permen Kelautan Perikanan (KP) 71 tahun 2016, nelayan teri kehilangan mata pencahariannya karena alat tangkap yang digunakan termasuk yang dilarang dalam Permen KKP tersebut.  "Itu sebenarnya harapan dari Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan, bahwasanya Gubernur harus membuat lex spesialis terhadap persoalan ini," tegas Anggota Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli kepada Waspada, Selasa (16/7/2019).

Menurutnya, Gubsu Edy Rahmayadi harus berani tampil untuk rakyat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi ini. "Jangan ketika berjuang, mengatasnamakan rakyat, tapi setelah berhasil rakyat ditinggalkan. Artinya, berilah perhatian khusus kepada nelayan itu, lakukanlah diskresi. Sebab, apa yang dilakukan gubernur Jateng dan beberapa daerah lainnya bisa berlaku dengan diskresi itu," ungkapnya.

Ditegaskannya, DPRD Sumut sudah dua kali mendatangi KKP untuk mempertanyakan persoalan yang dihadapi nelayan teri. "Pada masa saya ketua Komisi A juga sudah melakukan rapat dengan sekretaris Dirjen, ketua komisi A Muhri Fauzi juga sudah melakukan pertemuan dengan kepala dirjennya, diikuti oleh 4 pimpinan dewan. Ini bentuk keprihatinan dan keseriusan DPRD untuk membantu masyarakat terhadap dampak Permen KP 71 itu," imbuhnya.

Dia juga menilai, tidak ada kreatifitas dari Kepala dinas Perikanan dan Kelautan. "Jangan hanya berpangku tangan jangan tahunya belanjan langsung APBD,  dana alokasi umum dan khusus saja. Ini saya lihat tidak ada kreatifitasnya. Apa yang dilakukan gubernur Jateng bentuk kedekatan antara pemimpin dengan rakyat," tambahnya sembari mengatakan, Permen KP 71 tahun 2016 tidak berazaskan keadilan sosial.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz menegaskan, dari hasil diskusi DPRD selama dua tahun berturut turut ini mengadvokasi semua aspirasi nelayan ikan teri, dimana respons pemerintah pusat sangat baik dan positif. "Kita mau seharusnya saudara gubernur mengetahui dengan cepat informasi seperti ini. Sebab, kalau hal ini tidak dilanjuti dengan cepat maka akan banyak nelayan yang kehilangan mata pencahariannya, anaknya putus sekolah," imbuhnya.

Apalagi, lanjutnya,  menurut pemerintah pusat melalui KKP, kewenangan kepala daerah khususnya gubernur bisa melakukan diskresi itu dengan mengundang pihak terkait seperti Lantamal, Syahbandar, Polairud dan lainnya. "Kemarin pihak KKP akan mengagendakan kunjungan ke Medan dalam rangka melengkapi informasi terkait kebutuhan nelayan," tambahnya. ***