Rabu, 19 December 2018

Polemik KTP Djarot, Mendagri Lukai Warga Sumut


#jack, medan

Anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, terkait penerbitan e-KTP Kota Medan Djarot Saiful Hidayat, telah dengan sengaja  melukai perasaan masyarakat Sumatera Utara. Bagaimana tidak, diketahui selama ini ribuan masyarakat yang masih terkendala memperoleh e-KTP di seluruh wilayah Sumut.

"Banyak masyarakat di Medan ini yang sudah mengurus berbulan-bulan lamanya belum juga bisa dapat. Sementara ini sangat cepat sudah beres," kata Muhri, Minggu (10/6/2018). 

Muhri yang politisi Partai Demokrat ini menegaskan, polemik e-KTP Djarot ini semakin menguatkan indikasi adanya intervensi kekuasaan dalam Pilgubsu 2018. "Apa urusannya sampai Mendagri harus menjelaskan e-KTP seorang warga. Tapi ini memang e-KTP Pak Djarot ya," ujar Muhri lagi. 

Soal urusan e-KTP ini heboh berawal dari foto Djarot yang menunjukkan dia sudah memiliki e-KTP Sumut. Lalu berkembang spekulasi soal penerbitan e-KTP itu, termasuk soal kecepatan penerbitannya. e-KTP itu memang dibuat sangat cepat. Mendagri, Tjahjo Kumolo yang juga sahabat Djarot sesama politisi PDI Perjuangan pun menyelamatkan muka Djarot.

Tjahjo lalu menjelaskan soal penerbitan e-KTP untuk Djarot, termasuk waktu pengajuan dan prosesnya. "Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi pelaksana, sebagaimana diamanatkan UU 24 Tahun 2013. Dasar penerbitan adalah SKPWNI/3174/01062018/0001 tanggal 1 Juni 2018 dari daerah asal Kota Administrasi Jakarta Selatan ke daerah tujuan Kota Medan," papar Tjahjo.

"Data dan KTP-el yang bersangkutan di-update pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 pukul 10:48:39 AM oleh pemegang username nomor: 1271budi," sambungnya.

Dalam kesempatan itu Tjahjo pun sampai menyinggung Camat Medan Polonia yang menyebutkan Djarot tidak melalui prosedur pengurusan e-KTP seperti warga lainnya. "Pernyataan saudara M Agha Novrian, Camat Medan Polonia, yang menyatakan bahwa: 'Dia harus membawa surat pindah dari asalnya ke kelurahan. Nanti dari kelurahan diteruskan ke camat setelah ada rekomendasi dari kecamatan baru kita rekomendasi ke Disdukcapil,' tidak tepat dan menunjukkan bahwa tidak memahami perkembangan pelayanan Dukcapil yang TIDAK lagi mensyaratkan pengantar RT/RW, lurah/kades, dan camat dalam pengurusan dan penerbitan KTP-el, kecuali pengurusan dan penerbitan KTP-el untuk pertama," beber Tjahjo.

Muhri Fauzi juga menyayangkan sikap Tjahjo yang menyalahkan Camat, yang notabene adalah pejabat yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan. 

"Harusnya Mendagri itu mendukung camat, karena itu perpanjangan tangan pelayanan Kemendagri di bidang administrasi kependudukan. Bukan camat Polonia yang salah, semestinya Mendagri yang mendorong ASN seperti camat yang sudah menjelaskan dengan benar urusan soal e-KTP. Tapi mungkin, Mendagri merasa lebih perlu mendukung Pak Djarot juga," kata Muhri.***