Rabu, 24 October 2018

Paripurna Penyampaian LHP-BPK RI, Ketua Dewan Diintrupsi

Muchri Fauzi Hafizd: Audit Investigasi Tanah PTPN-2


#jack, medan

Disela acara rapat paripurna istimewa DPRD Sumatera Utara masa persidangan III tahun sidang 2017-2018, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Sumatera Utara kepada, ketua DPRD dan Gubernur Sumatera Utara, Kamis (24/5/2018), diinterupsi wakil ketua Komisi A.

Dalam intrupsinya, Muhri Fauzi Hafiz minta pimpinan BPK RI, kebetulan dihadiri oleh Ir. Isma Yatun, MT untuk melakukan audit investigasi managemen PTPN-2, terutama menyangkut tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya.

Menurut  anggota dewan dari Dapil Binjai Langkat ini, meminta BPK-RI langsung pula membawa hasilnya ke pemerintah pusat. Hal itu sangat penting dilakukan mengingat masih banyaknya pengaduan masyarakat berkaitan dengan persoalan status tanah HGU dan tanah ex HGU pada PTPN 2 kepada kami di komisi A, DPRD Sumatera Utara

Bahkan lanjut Kader Demokrat Sumut ini, Pertama adanya tindakan represif yang dilakukan oleh PTPN 2 secara sepihak bersama aparat keamanan untuk melakukan okupasi dan penggusuran yang menimbulkan dampak terganggunya rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Karenanya, atas nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan wakil ketua Komisi A, meminta agar lembaga BPK RI melakukan audit investigasi terkait persoalan tanah PTPN 2 di Sumatera Utara yang menjadi aset maupun yang sudah dilepas. Jika dibiarkan terus menerus maka dikhawatirkan kondisi ini akan menjadi ancaman dan gangguan bagi  kondusifnya daerah ini,” teriak Fauzi lantang.

Kedua tambah Fauzi, terkait pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dimana sejauh ini sampai periode kami akan berakhir (2014-2019) diketahui posisi kenaikan penerimaan PAD pada sektor PBBKB ini masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. “Oleh karena itu, diminta kepada lembaga BPK RI untuk melakukan audit investigasi terkait sektor pajak PBBKB ini yang sejauh ini dikelola penuh oleh Pertamina,”.

Ketiga lanjutnya lagi, berdasarkan hasil temuan reses kami di daerah pemilihan kota Binjai dan kabupaten Langkat beberapa waktu lalu, khususnya kegiatan proyek pembangunan Bronjong pada tepian sungai, kami duga banyak yang tidak sesuai ketentuan,

“Hal ini menurut kami disebabkan diduga adanya pungutan-pungutan yang terjadi diluar ketentuan,  sehingga kualitas pekerjaan proyek yang direalisasikan, jauh dari harapan,” ujar Fauzi penuh kesal.

Keadaan ini harus menjadi pertimbangan bagi lembaga BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh proyek pekerjaan Bronjong yang dilakukan oleh dinas sumber daya air cipta karya dan tata ruang di Sumatera Utara.

"Saya merasakan tiga hal yang disebutkan tadi merupakan  hal penting agar hak-hak masyarakat bisa terjaga dan tata kelola keuangan daerah bisa jauh lebih baik lagi," ujarnya mengakhiri. ***