Rabu, 20 March 2019

Lahan Eks HGU,

DPRDSU Desak Pemerintah Perhatikan Masyarakat Melayu


#jack, medan

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz meminta Pemerintah untuk memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Adat Melayu, terkait redistribusi lahan eks HGU PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II).

“Sejarahnya, bahwa masyarakat Adat Melayulah, yang paling banyak dirugikan sebagai akibat berdirinya perkebunan milik Pemerintah, khususnya PTPN II. Jadi wajar masyarakat Adat Melayu, mendapat apresiasi lebih tinggi oleh Pemerintah”,ujar Muhri Fauzi Hafiz, Senin (11/03/2019).

Muhri Fauzi menyampaikan hal ini, terkait munculnya desas-desus bahwa masyarakat Adat Melayu yang tercantum dalam daftar nominatif redistribusi lahan eks HGU PTPN II, melakukan pembayaran mengikut hasil dari tim aprasial.

‘Ini bukan merupakan langkah bijak, mengingat penderitaan panjang Masyarakat Melayu Deli. Seharusnya ada apresiasi khusus, sehingga pembayaran tidak pukul rata seperti itu”, ujarnya.

Menurut Muhri Fauzi, Pemerintah harus mengacu berbagai aspek terlebih dahulu, terkait pembayaran kepemilikan belahan eks HGU PTPN II tersebut. Apalagi, ada aturan terkait perlindungan hukum atas keberadaan tanah ulayat milik Masyarakat Adat Melayu.

“Dari beberapa aturan hukum dan aturan perundang-undangan tersebut, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu”,urai Muhri Fauzi.

Muhri Fauzi menambahkan, rasanya tidak masyarakat Adat Melayu tidak memperoleh penghargaan yang tinggi, mengingat begitu lamanya mengalami penderitaan, akibat hilangnya nilai-nilai ekonomis karena berdirinya PTPN II.

Sebagai putra Melayu, Muhri Fauzi, bertekad memperjuangkan hal yang menjadi keprihatinan Masyarakat Adat Melayu ini. “Bersama elemen Masyarakat Adat Melayu Deli, saya berjuang agar mendapatkan perhatian khusus”, ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Masyarakat Adat Melayu, yang tersebar di Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, akan memperoleh lahan eks HGU PTPN II seluas 450 hektar dari 5.800 lebih yang diredistribusikan.

“Meskipun luasan untuk Masyarakat Adat Melayu belum sesuai harapan, namun patut disyukuri. Sebagai ganti luasan yang belum memadai tersebut, kita berharap Pemerintah memberikan perhatian khusus”,ujarnya. ***