Rabu, 23 October 2019

KI Sumut Kabulkan Tuntutan Warga Terhadap PT PLN (Persero)


#isvan, medan

Majelis sidang sengketa ajudikasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara mengabulkan permohonan empat warga Sumut dan memerintahkan PT PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan  memberikan salinan/fotokopi  informasi  yang dimohonkan.

Dikabulkannya permohonan  warga tersebut  disampaikan Majelis Komisi Informasi  dalam sidang putusan sengketa informasi yang tidak dihadiri pihak PT PLN selaku termohon  terhadap sengketa informasi register 17/KIP/SU/S/VII/2019 di gedung KI Sumut di Medan, Rabu (2/9/2019).

Adapun permohonan warga  dalam sidang sengketa informasi   tersebut yakni; Salinan  fotokopy tentang  data terkait pemasangan jaringan listrik baru yang dilaksanakan Pemko Medan yang diserahkan  ataupun dihibahkan kepada pihak PLN Area Kota Medan dari tahun 2016-2018.

Salinan/fotokopi seluruh surat tagihan listrik PLN krpada Pemko  Medan dari tahun 2016-2018, salinan/fotokopi  rekapitulasi rincian pembayaran tagihan listrik dari seluruh pelanggan listrik di wilayah area Kota Medan untuk setiap bulannya dari tahun 2016-2018.

Salinan /fotokopi bukti pembayaran pajak penerangan jalan   (PPJ) yang dilakukan oleh pihak PLN Area Kota Medan kepada Pemko Medan melalui Bank Sumut dari tahun 2016-2018, salinan/fotokopi pelanggan listrikdi wilayah Kota Medan disesuaikan berdasarkan daya terpasang.

Serta salinan/fotokopi seluruh rekening tagihan listrik Pemerintah Kota Medan dan rekening PJU untuk setiap bulan dari tahun 2016-2018.

Majelis Komisi Informasi yang diketuai Meysalina M I Aruan Ssos dengan anggota masing-masing Ramdeswati Pohan MSp dan  Abdul Jalil SH MSP didampingi  Emmy Ribuana Sinaga SH Msi sebagai panitera pengganti dalam amar putusan  Nomor: 17/PTS/KIP-SU/X/2019 menyatakan informasi yang diminta oleh pihak pemohon merupakan informasi publik  yang bersifat terbuka.

“Memerintahkan termohon untukmemberikan informasi sebagaimana disebutkan kepada pemohon dalam bentuk fotokopi salinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan  biaya penyalinan aau fotokopi salinan kepada pemohon,” sebut Ketua  Majelis Meysalina M I Aruan Ssos saat membacakan amar putusan.

Selain itu KI Sumut juga menjelaskan , bahwa sesuai pasal 60 Peraturan Komisi Infoasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, pemohon dan pemohon memiliki hak, untuk tidak menerima putusan KI dapat mengajukan keberatansecara tertulis ke pengadilan yang berwewenang.

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan KI diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Sidang putusan sengketa informasi tersebut dihadiri para pemohon yakni  Yoko Soesilo Chou SE, Isvan Wahyudi SH, David Susanto SE dan Irma Yuni SE. ***