Minggu, 21 July 2019

Hadapi dengan Ekonomi Syariah

Solusi Antisipasi Perang Dagang Amerika dan China dan Dinamika Revolusi Industri 4.0


#jack, medan

Anggota DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz menyatakan ekonomi syariah bisa menjadi solusi dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta dinamika revolusi industry 4.0 yang saat ini terjadi.

Potensi umat Islam yang cukup besar di Indonesia, akan menjadi nilai lebih dalam mewujudkan hal tersebut. “Karena sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonominya,” tutur Muhri Fauzi pada Seminar yang mengambil tema “Industri 4.0 dan perang dagang”, yang digelar pada Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Andalas (Unand), Sabtu (6/7/2019).

Muhri Fauzi yang juga anggota IKA Unand mengatakan ekonomi syariah dapat menjadi keunggulan komparatif bagi pembangunan ekonomi nasional.

Sehingga nantinya diharapkan kegiatan ekonomi yang dilakukan baik konsumsi dan produksi mampu menghasilkan spesialisasi produk dengan konsumen yang sudah lebih cerdas dikendalikan oleh nilai-nilai ekonomi syariah yang luhur.

“Karena tantangan nyata perdagangan internasional adalah spesialisasi produk. Maka ekonomi syariah bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk menghadapi perang dagang dan revolusi industry 4.0 dimana pembangunan berbasis teknologi informasi menjadi tantangan dalam pembangunan,” sebut politisi Partai Demokrat tersebut.

Seminar menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKA Unand, DR.H.Asman Abnur, SE, MSi, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Syafruddin Karimi, Dekan FE dan Bisnis UI Ari Kuncoro, serta mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang juga merupakan Komisaris Utama Bank BRI.

Salah seorang pemateri Asnan Abnur menyebutkan permasalahan birokrasi menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam menghadapi perang  dagang antara Amerika Serikat dan China. Dimana terdapat ketidakselarasan dalam pemerintah.

Ketidakselarasan ini bsa terjadi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang sangat mengganggu perekonomian nasional.

“Permasalahan utama dari ketidakselarasan ini adalah ego sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah pemerintah, sehingga satu sama lain berupaya meniadakan kewenangan yang mereka miliki. Tidak ada koordinasi yang baik sehingga terjadi ‘silo-silo yang membuat satu instansi merasa lebih penting dari instansi lainnya,” ujar Asnan mengakhiri. ***