Selasa, 12 November 2019

DPRDSU Desak Pemerintah Pusat Realisasikan Pemekaran Teluk Aru


#jack, medan

Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mendesak agar gubernur dan pemerintah pusat segera merealisasikan pemekaran Teluk Aru dan Langkat Hilir. Apalagi, rencana pembentukan kabupaten baru itu sudah pernah dibahas dan disetujui di DPRD Sumut dengan Ketua Pansus Pemekaran Langkat waktu itu Timbas Tarigan.

"Pemekaran itu untuk bisa mempercepat pem­ba­ngunan infrastruktur ja­lan dan sektor ekonomi. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Politisi Demokrat ini, Minggu (15/6).

Kabupaten Langkat dimekarkan menjadi Langkat induk dengan sembilan kecamatan, Langkat Hulu dengan tujuh kecamatan, dan Teluk Aru dengan tujuh kecamatan. Kabupaten Langkat induk terdiri atas Kecamatan Stabat, Binjai, Sawit Seberang, Secanggang, Hinai, Tanjung Pura, Wampu, Padang Tualang, dan Batang Serangan dengan ibu kota kabupaten tetap di Stabat.

Bakal calon Kabupaten Langkat Hulu terdiri atas Kecamatan Sei Bingei, Kuala, Selesai, Kutam Baru, Serapit, Bahorok, dan Selapian dengan calon ibu kota di Kuala. Bakal calon Kabupaten Teluk Aru terdiri dari Kecamatan Gebang, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Sei Lepan, Besitang, Pematang Jaya, dan Babalan dengan calon ibu kota di Brandan Barat.

Pemekaran ini, lanjutnya, murni aspirasi daerah dan dalam penilaian ternyata skornya memenuhi ketentuan Kementerian Dalam Negeri.  ”Yang jelas kami sebagai wakil rakyat di daerah telah meneruskan aspirasi pemekaran ini. Lagi pula tujuan utama pemekaran kan mendekatkan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dari segi ini, Kabupaten Langkat memang cocok dimekarkan menjadi tiga daerah otonom baru,” katanya.

DPRD Sumut memang tak dapat menolak aspirasi pemekaran. ”Kami kan berada dalam posisi tak dapat menolak aspirasi pemekaran jika ternyata memang dibutuhkan, oleh karena itu, pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran dan segera menyetujui 3 otonom daerah baru ini," katanya.

Berdasarkan hasil Pansus Pemekaran Kabupaten Langkat beberapa tahun yang lalu, kata Muhri, tidak menemukan adanya data yang dimanipulasi. "Tidak ada data yang dimanipulasi. Berdasarkan skor juga memang layak Langkat itu dimekarkan,” katanya. ***