Rabu, 16 January 2019

Diskusi Publik "Kisruh Kotak Suara Pemilu 2019"

Muhri Fauzi Hafiz: Pemilu Jangan Didasari Kecurigaan


#jack, medan

Penggunaan karton dupleks sebagai kotak suara pemilu menuai kontroversi. Keamanan suara tidak terletak pada kotak suara melainkan integritas penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu hendaknya tidak didasari kecurigaan.

Demikian salah satu poin diskusi publik "Kisruh Kotak Suara Pemilu 2019" yang digelar Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Sumut.

Wakil ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz pembicara dalam acara itu mengungkapkan,  pelaksanaan pemilu 2019 hendaknya tidak berkutat pada logistik, melainkan upaya untuk meningkatkan jumlah pemilih dan pemilih cerdas. Hal ini, menurutnya, penting karena menjadi persoalan pemilu selama ini.

"Kalau pemilih cerdas bertambah tidak ada lagi istilah serangan fajar, wani piro dan lainnya. Selain itu, bagaimana suasana politik saat ini tidak terkotak-kotak antarpendukung," katanya.

Muhri yang juga politikus Partai Demokrat Sumut itu menekankan bahwa yang terpenting bagi KPU selaku penyelenggara pemilu, bukan lagi menyoal ketahanan kotak suara karton dengan melakukan penyiraman air maupun mendudukkan karton. Melainkan  meyakinkan masyarakat KPU bisa menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil. 

"Di lapangan, persoalan mencoblos dan mengenal tanda gambar peserta pilkada saja, kami menemukan masyarakat di desa, terutama dapil saya, masih ada persoalan, belum lagi ke persoalan substantif seperti menerima uang bisa dipidana, dan lainnya. Sosialisasi ini walaupun dalam waktu yang singkat bisa lebih ditingkatkan lagi materinya," katanya.

Sebelumnya Yenni Chairiah Rambe, dari JaDi menyinggung sikap KPU dalam menanggapi polemik kotak suara kardus. KPU menyikapi dengan membuktikan ketahanan kotak suara dengan menduduki dan menyiram air kotak suara yang notabene merupakan milik negara.  "Saya rasa itu tidak perlu, pemerintah, KPU, dan legislatif pasti sudah memiliki pertimbangan tertentu memilih bahan dupleks. Seharusnya KPU mengkounter karton ini juga mampu dan patut dijadikan alat atau wadah untuk membawa kertas suara. Selama ini tidak ada persoalan. Kita juga pernah melakukan pemungutan suara ulang, karena tertukar dan perhitungan suara tidak sesuai mekanisme. Bukan karena kotak suaranya dari karton tapi terhadap hasil," katanya.

Menurutnya, penyelenggara mesti mengajak  masyarakat berpikir jernih dengan memberikan pemahaman tentang proses perhitungan.

Sedangkan Komisioner KPU Sumut, Ira Witarti yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan meski kotak suara aluminium tak menjamin hasil suara pemilu aman. Menjamin suara hasil pemilihan merupakan tugas penyelenggara pemilu.

"Di TPS ada banyak yang akan mengawasi proses penghitungan suara. Setelah dicoblos, ada rekapitulasi, hasil itu akan diumumkan dan dipegang saksi. Masyarakat juga akan menyaksikan. Jadi atas dasar apa kecurigaan kita dengan menggunakan kotak suara karton dupleks, suara di dalamnya bisa berubah? Suara langsung dihitung, tidak bermalam. Kotak juga disegel dan dikunci," katanya.

Ia mengatakan, pelaksanan pemilu jangan didasari kecurigaan. Peserta pemilu, pendukung dan saksi saling mencurigai. Jika pemili sudah tidak dipercayai, maka akan susah. Ia juga menyinggung, karton sudah digunakan pada pemilu sebelumnya. Belum ada bukti penggunaan karton tidak bisa dipercaya.

"Pada pemilu serentak sebelumnya, kita gunakan aluminium dan karton dan alhamdulilah lancar. Hari ini, pemenang pemilu sudah menempati posisi masing-masing," katanya. ***