Rabu, 16 January 2019

DPRD Sumut: Gubsu Jangan Terjebak Konflik Kepentingan


#jack, medan

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz berharap Gubsu Edy Rahmayadi, jangan terjebak konflik kepentingan, dalam memimpin pemerintahan. Konflik kepentingan, bakal menyebabkan terganggunya jalan roda pemerintahan.

Muhri Fauzi Hafiz menyampaikan hal tersebut, terkait beredarnya isu pencopotan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam waktu dekat ini.

"Ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik saat melakukan mutasi pejabat. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada)",ujar Muhri Fauzi, Jumat (11/01/2019).

Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada, ujar Muhri Fauzi,, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri," katanya.

"Jadi kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut, kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asalkan ada ijin Mendagri. Ketentuan itu untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik. Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari", ujarnya.

Mutasi, tambah Muhri Fauzi, pada  dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja,  bukan karena like and dislike. "Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus izin menteri. Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukam dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan", ujarnya.

Meskipun demikian, Muhri Fauzi meyakini, Gubsu Edy Rahmayadi tidak akan bertindak gegabah. "Beliau merupakan seorang prajurit yang ditempa dan dididik untuk tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan",ujar Muhri Fauzi mengakhiri. ***